Ratusan Restoran Ogah Bayar Pajak

207

DEMAK- Sebanyak 100 rumah makan dan restoran yang tersebar di wilayah Demak hingga kini ogah membayar pajak. Dari jumlah itu, hanya satu dua saja yang mentaati aturan dan mau membayar pajak.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Demak, M Ridwan mengungkapkan, sesuai Perbup Nomor 37 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak restoran maupun Perda Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan, bahwa rumah makan yang yang dikenai pajak adalah yang beromset Rp 10 juta per bulan.

Dengan dasar itu, rumah makan demikian sudah menjadi wajib pajak. Warung makan bila memenuhi omset sebesar itu juga dikenai pajak. “Jika tidak ada sebesar itu, maka ya tidak ditarik. Namun, di Demak ini sebetulnya rata-rata sudah kena pajak sebagaimana yang diatur dalam perbub,” terang M Ridwan didampingi Sekertaris Istiana dan Kasi Industri Pariwisata, Dwi Marfiana.

Menurutnya, potensi pajak dari rumah makan ini cukup besar, yakni mencapai Rp 700 juta per tahun. Namun, dalam potensi itu belum tergarap optimal. Pada 2014 misalnya, pajak yang masuk sekitar Rp 134 juta dari target Rp 70 juta. Itu pun, pajak yang disetor dibebankan pada konsumen. Sedangkan, pada 2015 ditargetkan bisa meraup uang pajak sebesar Rp 150 juta. M Ridwan menambahkan, pemerintah daerah menginginkan para pemilik rumah makan lebih sadar dan mengedepankan kejujuran. Dengan demikian, potensi pajak bisa tergali lebih banyak untuk setor ke kas daerah. Berdasarkan supervisi dan pencegahan dari BPKP, bahwa Dinas Pariwisata nantinya tidak boleh lagi memungut pajak restoran itu.

Karena itu, tarikan pajak akan diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD). Secara administrasi, rumah makan atau restoran masih perlu pembinaan. Karena itu, akan dilakukan monitoring dan kerjasama dengan rumah makan yang menjadi sasaran wajib pajak restoran tersebut. Terkait banyaknya rumah makan yang tak bayar pajak restoran ini idealnya bisa diberikan sanksi pencabutan izin usaha. Namun, sejauh ini baru diberikan teguran sehingga pemilik rumah makan banyak yang mengabaikan pembayaran pajak tersebut. Karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap efektifitas perbup dan perda yang ada itu. (hib/ric)