GAYAMSARI-Badan pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Kota Semarang mengaku kesulitan mencari dana yang akan digunakan untuk perawatan serta perbaikan sejumlah bagian masjid yang rusak. Setelah 2 tahun diabaikan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) ’Mengapa Kau Abaikan Masjid, Studi Kasus Masjid Agung Jateng (MAJT) yang diselenggarakan oleh Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng, di aula MAJT Jalan Gajah Raya, Semarang Rabu (17/12) kemarin. Hadir dalam FGD itu, selain Rudy Appriyanyo yang mewakili Gubernur Ganjar Pranowo yang tidak bersedia datang, Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi, mantan gubernur sekaligus Ketua BP MAJT Ali Mufiz, Ketua Dewan Masjid Jateng H Ahmad dan beberapa tokoh lainnya.

Ketua Badan Pengelola (BP) MAJT Semarang Ali Mufiz mengungkapkan, sejumlah bagian masjid yang saat ini membutuhkan perbaikan antara lain atap menara Al Husna yang bocor, atap di penginapan kompleks masjid, empat menara di bagian utama, dan ruang pertemuan serta kain payung hidrolik yang robek.

”Untuk membayar tagihan listrik tiap bulan di MAJT, dibutuhkan Rp 70 juta, payung raksasa yang dibangun dengan dana sebesar Rp 700 juta juga rusak sehingga kami membutuhkan dana untuk recovery secara multiyears yang mencapai Rp 28 miliar,” ujarnya.

Namun dalam diskusi tersebut mencuat bahwa Pemprov Jateng ternyata mengalokasikan dana hibah keagamaan untuk MAJT sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2015. Meskipun kebutuhannya selama dua tahun mencapai Rp 29 miliar.
Kepastian itu disampaikan Kepala Biro Bina Mental (Bintal) Pemprov Jateng, Drs Rudy Appriyanto MSi, menjawab pertanyaan Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi. “Pada tahun 2015 Masjid Agung Jawa Tengah mendapat bantuan dari Pemprov Jateng,” katanya.

Disampaikan Rudy, selama ini bukannya Pemprov tidak mau memberikan bantuan hibah, tapi pihak MAJT yang tidak pernah mengajukan proposal ke Pemprov Jateng. “Selama ini tidak pernah mengajukan permohonan bantuan ke provinsi,” elaknya.
Kata Rudi, untuk mengatasi persoalan pendanaan MAJT, disarankan unit usaha yang ada dioptimalkan. “MAJT memiliki unit usaha, mari sama-sama didorong agar seluruh unit usaha berkembang dengan baik dan profesional. Dioptimalkan untuk mengatasi kesulitan,” katanya.

Namun, apa yang disampaikan Rudy terkait adanya alokasi hibah ke MAJT agak diragukan. Pasalnya, alokasi bantuan hibah untuk MAJT tidak pernah dibahas di Komisi E DPRD Jateng.

“Belum, belum dianggarkan untuk tahun 2015 Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau mau dianggarkan pada anggaran perubahan, nanti Februari, harus sudah disiapkan,” kata Ketua Komisi E DPRD Jateng, Yoyok Sukawi setelah digelarnya FGD, kemarin.

Penjelasan Yoyok mengungkap fakta baru, banyaknya alokasi anggaran yang diubah gubernur secara sepihak. Meski sudah diputuskan dewan, anggaran hibah Rp 2 miliar untuk MAJT tidak pernah dibahas di dewan. Itu dimunculkan secara tiba-tiba oleh gubernur.

Sedangkan Ketua BP MAJT, Ali Mufidz membantah keras pernyataan Kepala Biro Bintal Rudy Appriyanto. Menurutnya, selama ini MAJT selalu mengajukan proposal. “Tidak benar kalau dibilang kami tidak mengajukan proposal. Untuk anggaran 2014, kami membuat proposal. Ada buktinya kok,” tegas Ali Mufiz.

Dibeberkannya, pada tahun 2013 sebenarnya Pemprov Jateng mau memberikan bantuan Rp 1 miliar. Namun anggaran itu tidak akan cukup untuk memperbaiki payung MAJT. Saat itu, BP MAJT minta izin untuk dipergunakan rehab yang lain. Tapi, oleh Pemprov Jateng disarankan supaya proposalnya diganti. Sebab, nomenklaturnya beda. “Tapi saat proposal diganti dan kami kirim ke Pemprov Jateng, oleh staf gubernur tidak disampaikan ke gubernur saat pembahasan anggarann,” paparnya.
Akibatnya 2013 tidak mendapatkan anggaran. Dan setelah itu, MAJT dianggap menolak bantuan. “Jadi sebenarnya yang terjadi seperti itu,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jateng H Ahmadi prihatin melihat kondisi MAJT yang tidak mampu mencukupi biaya operasional dan perawatan. Seharusnya Pemprov Jateng memikirkan biaya operasionalnya dan tidak lepas tangan begitu saja. “Ketika Pemprov sanggup membangun masjid senilai Rp 280 miliar, selanjutnya diminta mandiri. Ini sesuatu yang tragis sekali, Bagaimana mungkin anak yang dilahirkan tidak diperhatikan asupan gizinya. Membangun masjid dengan demikian mewah tetapi tidak disupport,” ungkap Ahmadi.

Diungkapkan Ahmadi, APBD Jateng 2015 itu Rp 17 triliun, Rp 11 triliun untuk belanja tidak langsung, Rp 6 triliun untuk bina marga membangun jalan. TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Rp 1,1 triliun. “Masak alokasi Rp 30 miliar untuk MAJT tidak sanggup. Kami di DPRD akan melihat, akan mengawal anggaran ini. Tahun 2015 hibah KONI saja Rp 50 miliar, sebagai perbandingan, masak ke masjid nggak ada?”pungkasnya. (ewb/udi/ida)