Pasien Stroke Keluhkan Layanan BPJS Kesehatan

628

KRANGGAN – Pelayanan program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali dikeluhkan warga. Kali ini, keluhan disampaikan oleh Lie Ting Djhoen, 64, warga Jalan Kepatihan No 240 Semarang. Ia mengaku mendapat kesulitan untuk memperoleh surat rujukan kontrol dari dokter tingkat pertama ke rumah sakit.

”Saya kira kejadian ini tidak hanya dialami oleh ayah saya saja. Tetapi banyak warga lain yang juga merasakan hal yang sama. Hanya mereka belum tahu cara mengadukannya,” ungkap Ma Bee Ling, 38, putri Lie Ting Djhoen kepada wartawan, Rabu (17/12).

Diceritakan, ayahnya adalah pasien BPJS Kesehatan yang menderita penyakit stroke. Awalnya, ia sempat dirawat di rumah sakit Panti Wilasa Dr Cipto pada 22 Oktober 2014 lalu. Selama lima hari dirawat dengan biaya sekitar Rp 9,4 juta, di mana sekitar Rp 4,7 juta telah di-cover pihak BPJS Kesehatan. Lantaran ayahnya juga menderita komplikasi porstat, kata dia, pihak rumah sakit menyatakan tidak mampu menangani.

”Akhirnya pada 29 Oktober 2014, ayah kami bawa ke Kariadi. Karena semua bangsal penuh, ayah langsung kami bawa ke RS Telogorejo,” ungkap perempuan yang akrab disapa Lingling ini.

Di RS Telogorejo, lanjut Lingling, ayahnya menjalani rawat inap hingga 11 November 2014 dan dinyatakan boleh pulang. Biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 48 juta, di mana sekitar Rp 14,2 juta telah di-cover pihak BPJS Kesehatan. Seminggu kemudian, ayahnya melakukan kontrol atas perintah dokter dengan surat kontrol sakit porstart dari RS Telogorejo.

”Giliran kontrol kedua inilah kami ditolak saat mengajukan surat rujukan dari dokter keluarga berinisial YES yang melakukan praktik di Jalan Kartini. Alasannya, pasien dirawat di rumah sakit berbeda sementara di Panti Wilasa Dr Cipto belum ditutup,” katanya.

Setelah dirinya kembali ke RS Panti Wilasa untuk meminta surat keterangan bahwa kasus sudah ditutup, ternyata dokter tersebut tidak juga memberikan surat rujukan dan memindahkan ke RS Telogorejo. Padahal, menurutnya, berdasarkan informasi dari petugas BPJS Kesehatan RS Telogorejo bahwa surat rujukan dapat berlaku, dan dapat dijadikan dasar rujukan kontrol ke RS lain. ”Kami menduga ada permainan dokter atau rumah sakit. Atau bisa jadi dokternya yang miskomunikasi dengan BPJS Kesehatan,” paparnya.

Atas hal tersebut, Ling mengaku akan membuat pengaduan resmi ke pihak BPJS Kesehatan. Ia hanya ingin meminta penjelasan terkait detail penggunaan kelas, dan juga layanan apa saja yang diberikan serta besaran biaya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

”Selama ini masyarakat juga banyak yang tidak tahu. Alih-alih mendapat bantuan karena dana terbatas, ternyata kondisinya menyulitkan sehingga akhirnya malah tidak dapat,” pungkas Ling yang berharap kasusnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat.

Terpisah, Kepala Cabang Utama BPJS Kesehatan Semarang Afrizayanti saat dihubungi menyatakan telah menerima aduan dari keluarga tersebut. Ia mengaku segera merapatkan bersama tim untuk menanganinya. ”Selanjutnya, kami akan melaporkan langsung kepada keluarga yang bersangkutan,” janjinya. (fai/aro/ce1)