Karcis Parkir Ilegal Beredar

191
KARCIS PALSU--Salah seorang pengguna jasa parkir menunjukkan tiket parkir palsu yang dibuat juru parkir di kawasan olahraga GOR Temanggung dan Stadion Bhumi Phala. (ABAZ ZAHROTIEN/RADAR KEDU)
 KARCIS PALSU--Salah seorang pengguna jasa parkir menunjukkan tiket parkir palsu yang dibuat juru parkir di kawasan olahraga GOR Temanggung dan Stadion Bhumi Phala. (ABAZ ZAHROTIEN/RADAR KEDU)

KARCIS PALSU–Salah seorang pengguna jasa parkir menunjukkan tiket parkir palsu yang dibuat juru parkir di kawasan olahraga GOR Temanggung dan Stadion Bhumi Phala. (ABAZ ZAHROTIEN/RADAR KEDU)

TEMANGGUNG—Pengelolaan parkir masih mendapat sorotan khusus dari berbagai kalangan. Selain masyarakat pengguna jasa parkir, kalangan legislatif juga mengeluhkan hal serupa. Parkir ilegal terjadi diantaranya dengan praktik penggunaan lahan nonkawasan parkir, penerapan tarif di atas ketentuan dan pemalsuan tiket.

“Saya parkir di Stadion Bhumi Phala untuk nonton bola, bawa mobil parkirnya bayar Rp 5.000, seharusnya cuma Rp 2.000 kalau tempat parkir khusus dan Rp 1.000 untuk parkir tepi jalan umum. Karena dipaksa, ya saya terpaksa bayar,” kata Romadon, 40, salah seorang pengguna jasa parkir.

Selain menggunakan tarif di atas ketentuan, para juru parkir tersebut juga menggunakan karcis palsu yang dibuat sendiri dengan lembaran kertas berwarna dan tinta fotokopi. Pada karcis tersebut tidak ada tanda nomor register dari DPPKAD selaku pihak yang berwenang menerbitkan karcis parkir. “Cuma kertas lembaran, tidak ada logo Pemkabnya,” lanjutnya.

Anggota DPRD Temanggung E Intan Kurniasari juga mengeluhkan praktik parkir ilegal dan ketidakjelasan pengelolaan parkir di Kabupaten Temanggung. Menurutnya, problem yang telah bertahun-tahun ini harus diselesaikan agar tidak terus menerus membesar. “Semakin membesar terus menerus,” terangnya.

Ia mengatakan, selain adanya praktik parkir liar yang belum ditertibkan, Pemkab yang bertanggungjawab atas pendapatan daerah dari sektor tersebut juga perlu dievaluasi. Pasalnya, pendapatan parkir setiap tahun mengalami penurunan. “Padahal secara eksisting kami melihat, peningkatan kapasitas parkir yang luar biasa, mari kita percontohkan saja yang dekat dengan kita yaitu area Alun-alun,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Ia menuntut kepada Pemkab untuk menertibkan parkir liar yang beredar serta administrasi perparkiran yang tidak tertib. Padahal, kajian akademis telah dilakukan untuk mengantisipasi kebocoran pendapatan daerah dari sektor ini. “Kami meminta kepada bupati untuk tegas dalam mengatasi masalah parkir ini, mohon dinas terkait diminta untuk pembenahan administrasi,” tandasnya. (zah/ton)