61 Warga Tolak Ganti Rugi

150
DIAH ISWAHYUNING/RADAR SEMARANG
DIAH ISWAHYUNING/RADAR SEMARANG
DIAH ISWAHYUNING/RADAR SEMARANG

NGESREP – Proses pembebasan lahan proyek underpass Jatingaleh diperkirakan bakal berlangsung panjang. Pasalnya, masih separo warga yang menolak besaran ganti rugi yang ditawarkan Pemkot Semarang. Dari 112 warga di empat kelurahan yang terkena proyek tersebut, 61 orang di antaranya mangkir dalam acara penandatanganan kesepakatan harga ganti rugi yang digelar di Balai Kelurahan Ngesrep, Banyumanik, Rabu (17/12). Bahkan, empat warga di antaranya menolak tegas kesepakatan harga ganti rugi yang ditawarkan.

Seperti diketahui, proyek underpass Jatingaleh bakal menggusur tanah, tanaman, dan bangunan di empat kelurahan, yakni Kelurahan Ngesrep, Tinjomoyo, Jatingaleh, dan Karangrejo. Juga sejumlah fasilitas umum (fasum). Dari jumlah 112 warga yang terkena proyek tersebut, baru 51 orang yang menyatakan setuju. Sisanya, 61 warga tidak hadir dalam penandatanganan kesepakatan harga yang dilakukan di Balai Pertemuan Kelurahan Jatingaleh.

Pertemuan kemarin merupakan kali kedua, setelah sebelumnya digelar di tempat yang sama, Kamis (11/12) lalu. Sesuai penghitungan, tim appraisal telah menentukan besaran ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp 8,446 juta per meter persegi.

Sekretaris tim pelaksana pembebasan lahan underpass Jatingaleh, B Wibowo Suharto mengatakan, musyawarah kesepakatan harga ini merupakan kali terakhir, dan menjadi lanjutan pertemuan minggu lalu.

”Warga yang kemarin dan hari ini menyetujui serta menandatangani harga ganti rugi yang disepakati, bisa langsung pemberkasan. Untuk melengkapi persyaratan berkas pemberkasan ini, warga membawa bukti identitas diri, bukti kepemilikan tanah, SPPT PBB 2014 dan pelunasan, serta akta kuasa apabila dikuasakan,” ungkapnya kepada Radar Semarang, kemarin (17/12).

Dikatakan, masih adanya warga yang tidak setuju dengan besaran ganti rugi yang sudah ditentukan tim appraisal, menurut dia, hal itu menjadi kewenangan tim appraisal selaku pihak yang menentukan harga. Nantinya warga yang menolak ganti rugi akan dilakukan konsinyasi lewat pengadilan negeri (PN) Semarang.

”Yang setuju langsung kita lakukan pemberkasan pembayaran ganti rugi. Sedangkan yang tidak setuju, kita konsinyasi lewat pengadilan,” tegasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dari Dinas Bina Marga Kota Semarang, Sukardi, mengatakan hal yang sama sama. Warga yang belum setuju atau menolak menandatangani harga kesepakatan ganti rugi lahan, tanaman, dan bangunan nantinya akan dilakukan konsinyasi.

”Kita tunggu sampai akhir tahun 2014 ini. Kalau tidak setuju dan belum menandatangani harga kesepakatan ini, nantinya ganti rugi kita titipkan di pengadilan. Sebab, pada tahun ini, lahan harus sudah terbebaskan semua,” terangnya.

Salah seorang warga yang menyetujui dan menandatangani kesepakatan harga ganti rugi, Mahdi Saputra, mengaku setuju dengan adanya pembangunan underpass. Menurutnya, hal ini bisa mengurai kemacetan lalu lintas kawasan Jatingaleh.

”Ya mau gimana lagi? Setuju tidak setuju ya sama saja. Harga tidak bisa berubah. Tapi, saya juga setuju dengan adanya pembangunan underpass,” kata pemilik rumah tipe 36 di wilayah Kelurahan Jatingaleh ini. (mha/aro/ce1)