Wakil Bupati Akui Beri Masukan

227
SIDANG LANJUTAN: Wabup Kudus Abdul Hamid (baju putih) saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan dana bantuan sarpras Dindikpora Kudus 2004, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
 SIDANG LANJUTAN: Wabup Kudus Abdul Hamid (baju putih) saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan dana bantuan sarpras Dindikpora Kudus 2004, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SIDANG LANJUTAN: Wabup Kudus Abdul Hamid (baju putih) saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan dana bantuan sarpras Dindikpora Kudus 2004, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Proyek pengadaan sarana dan prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Kudus 2004 dinilai menyalahi aturan. Selain tidak melalui mekanisme model penganggaran yang normal, proyek tersebut diketahui terjadi penyimpangan.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati (Wabup) Kudus, Abdul Hamid saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sarpras pada Dindikpora Kudus 2004 dengan terdakwa mantan Bupati Kudus, M. Tamzil, mantan Kepala Dindikpora Kudus, Ruslin serta Direktur CV GS Abdul Gani yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (16/12) kemarin. Dalam perkara ini, Hamid diperiksa sebagai mantan Kabid Pendidikan Menengah Dindikpora Kudus tahun 2004.

Dijelaskan Hamid, proyek pengadaan tidak seharusnya dilakukan dengan sistem kerja sama. Yaitu dengan melakukan penandatanganan MoU dengan CV Gani and Sons. Tapi harus melalui proses lelang yang mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

”Sebenarnya saya telah memberikan masukan. Namun oleh Kadis (Ruslin) dijawab, dia juga punya atasan. Alasannya juga melalui MoU. Jadi ini adalah kebijakan pimpinan,” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Ditambahkan, dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah atas program pengadaan sarpras senilai Rp 21 miliar lebih itu. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng dalam laporannya mengungkapkan adanya beberapa anggaran yang harus dikembalikan lantaran ada kemahalan harga sekitar Rp 1,8 miliar. ”Atas hal itu, saya yang saat itu menjabat sebagai Plt Kadis, kemudian membuat surat tagihan terhadap CV Gani and Son,” imbuhya.

Dalam melakukan penagihan, imbuh Hamid, pihaknya telah tiga kali melayangkan surat kepada yang pihak yang bersangkutan untuk segera menyetorkan kemahalan tersebut. Surat terakhir dikirim pada 30 November 2006 hingga akhirnya mau membayar dengan cara mencicil. ”Setoran pertama sebanyak Rp 25 juta. Hingga akhir saya menjabat pada 2009, tidak ada lagi setoran berikutnya,” paparnya.

Dalam persidangan yang sama, turut dihadirkan pula sebagai saksi Ir Adi Harjono dari Inspektorat Kudus dan lima mantan kepala SD/MI penerima program pengadaan sarpras. Mereka adalah Hariadi, Nur Kholis, M. Zaenuri, Zumar dan Asrofi.

Menurut saksi Adhi, CV Gani and Son belakangan diketahui bersedia membayarkan kemahalan harga senilai Rp 1,8 miliar setelah perkaranya disidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Dijelaskan, setelah menyetorkan Rp 25 juta pada 13 Desember 2006, CV Gani and Son kemudian mengembalikan uang Rp 600 juta pada 23 Januari 2014 dan Rp 1,2 miliar pada awal 2014. ”Total yang dikembalikan Rp 1,8 miliar, saya sudah kroscek ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah,” terangnya.

Sementara itu, kelima mantan kepala SD/MI penerima program pengadaan sarpras dalam kesaksiannya menyatakan tidak pernah dilakukan pemeriksaan terkait peralatan sarpras. ”Atas pengadaan, kami tidak pernah membuat proposal dan laporan. Beberapa dari kami juga tidak menerima penuh paket sarpras. Hanya dapat meja,” kata saksi Asrofi.

Seperti diketahui, dalam perkara ini Tamzil diduga telah melaksanakan proyek pengadaan sarpras pendidikan tanpa melalui perencanaan yang matang dan sesuai mekanisme anggaran yang benar dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,8 miliar. Bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Ruslin, terdakwa melakukan kerja sama dengan Abdul Gani selaku Direktur CV Gani and Son dalam pengadaan sarpras tersebut. Dalam kerja sama itu, disepakati pengadaan sarpras dengan biaya Rp 21,84 miliar dan pembayaran akan dibebankan pada APBD Kudus TA 2004 dan TA 2005. (fai/ida/ce1)