Hindari Pebajakan Asing, Patenkan Kopi

223
KOPI KHAS JATENG : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing kepada petani kopi. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
 KOPI KHAS JATENG : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing kepada petani kopi. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

KOPI KHAS JATENG : Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing kepada petani kopi. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

GUBERNURAN–Para produsen kopi diminta untuk mematenkan produknya dengan menggunakan nama geografis ke Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Agar tidak dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Dinas Perkebunan Jateng, Tegoeh Whynarno Haroeno mengatakan, saat ini produk perkebunan Jateng yang menggunakan nama Indikasi Geografis belum semuanya terdaftarkan ke HAKI. “Hingga kini baru Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG),” kata dia di sela Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jateng di Gradhika Bakti Praja, Selasa (16/12) kemarin.

Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing merupakan yang terbaik kedua di nusantara. Nomor satunya adalah Kopi Gayo dari Aceh dan ketiga adalah Kopi Gunung Kelir. “Kami tidak ingin kopi ini dijual dengan nama selain Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing. Setelah memperoleh sertifikat, siapapun yang menjual harus dengan label yang sama. Ini memberikan keuntungan pada petani. Pesanan meningkat. Di sisi lain memopulerkan Kopi Java Sindoro Sumbing,” katanya.

Dia menambahkan banyak produk perkebunan yang menggunakan nama indikasi geografis, seperti Kelapa Kopyor Pati, Mete Pegunungan Seribu, Tembakau Srintil Temanggung, Panili Temanggung, Lada Purbalingga, dan masih banyak lainnya. Produk yang dihasilkan dari daerah tersebut ciri khas dan cita rasa yang tidak bisa diperoleh dari daerah lain.

Untuk mendaftarkan produk-produk itu ke Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM, yang harus ditempuh adalah membuat kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di daerah masing-masing. Sehingga masyarakat bisa mempertahankan mutu dari produk yang dihasilkan. “Hal ini untuk mencegah terjadinya pembajakan produk asli Jateng,” ujar dia.

Dirjen HAKI Kementarian Hukum dan HAM, Ahmad M Ramli mengatakan pembuatan sertifikat indikasi geografis hanya butuh waktu sembilan bulan, asalkan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. “Beda wilayah, rasa produk berbeda, karena dipengaruhi unsur dalam tanah. Maka, kondisi alam jangan sampai rusak. Kalau rusak, rasa bisa ikut berubah,” kata Ramli.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengarahkan agar petani belajar politik bisnis. Petani tidak hanya berkutat pada persoalan tanam menanam, namun sudah harus paham bagaimana cara memproduksi dan menjual.

Menurut Ganjar, sertifikat indikasi geografis ini menjadi langkah bagus dalam menjaga hasil perkebunan. Konsumen juga akan terlindungi karena kopi yang dijual dengan merk Sindoro Sumbing akan sama rasanya. “Saya minta ada terobosan dan inovasi di bidang perkebunan. Sertifikat indikasi geografis kopi java Sindoro Sumbing menjadi langkah bagus,” kata Ganjar. (ric/ida)