JADI POLEMIK : Bangunan rumdin Bupati Kendal yang diduga dibangun di atas ruang terbuka hijau (RTH). (Budi setyawan/radar semarang)
 JADI POLEMIK : Bangunan rumdin Bupati Kendal yang diduga dibangun di atas ruang terbuka hijau (RTH). (Budi setyawan/radar semarang)

JADI POLEMIK : Bangunan rumdin Bupati Kendal yang diduga dibangun di atas ruang terbuka hijau (RTH). (Budi setyawan/radar semarang)

KENDAL—Pembangunan rumah dinas (rumdin) Bupati Kendal di Jetis, Kecamatan Kendal yang menelan APBD sekitar Rp 11,925 miliar terus dipersoalkan. Sebab diduga bangunan yang berdiri diatas lahan seluas 1.984 meter persegi itu melanggar perda tata ruang.

Yakni diduga bangunan dibangun di atas lahan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Sedianya lahan RTH tidak dapat didirikan bangunan, sebab murni dilindungi pemerintah untuk kawasan hijau agar tetap terjaga keasriannya. Selain itu, juga melindungi kawasan sekitar dari bencana dan polusi. Anggota Komisi II DPR RI, Mujib Rohmat saat menggelar reses menyampaikan sedianya pemerintah harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk menaati Perda. “Jangan sampai pemerintahnya memberikan contoh yang tidak benar dengan melanggar Perda yang sudah dibuatnya,” ujarnya, Selasa (16/12).

Menurutnya, pejabat di pemerintahan daerah adalah panutan atau suri tauladan bagi masyarakat. Jika pemerintah sendiri sudah tidak menaati Perda, maka akibatnya warga juga akan banyak yang melanggarnya. “Tapi saya tidak ingin terburu memberikan statemen, sebaiknya di cek dulu. Apakah benar Rumdin Bupati yang baru itu didirikan diatas RTH. Jika benar, baru bisa diambil tindakan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Selain melihat alih fungsi lahan, Mujib juga menyoroti soal pejabat aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Kendal. Ia mensosialisasikan tentang Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Menurutnya, dengan adanya UU ASN, kepala daerah tidak dapat seenaknya mengangkat seorang pejabat sesuai keinginannya. Yakni hanya mengangkat seorang PNS sebagai pejabat tinggi dengan didasari rasa suka saja. “Istilahnya sekarang, siapa yang ingin jadi pejabat ya suka-suka bupati atau wali kota,” tuturnya.

Pengangkatan tanpa dasar ke depan tidak bisa lagi dilakukan, seorang kepala daerah untuk mengangkat seorang sebagai pejabat harus didasarkan pada kompentensi, kinerja dan pangkat atau golongan. “Jika ada sekarang ini pejabat yang harusnya naik jabatan tapi tidak dilakukan, maka bisa mengadu ke Komisi ASN,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kendal, Mustamsikin mengatakan belum mengetahui lebih banyak apakah rumdin Bupati dibangun di atas lahan hijau. “Kami akan cek dulu, apakah memang lahan hijau atau sudah berubah kuning,” timpalnya.

Kasi Bangunan Gedung Dinas Ciptaru Kendal, Untung Sugandi mengatakan rincian Rp 11,925 miliar diantaranya digunakan untuk pembebasan lahan seluas lebih kurang 2 hektare telah memakan biaya Rp 4 miliar di APBD 2011. Kemudian untuk pembangunan tahap awal, yang mengambil APBD 2012 sebesar Rp 2 miliar.

Kepala Dinas Ciptaru Kendal, Noor Fauzie menambahkan rumdin tersebut baru akan ditempati usai Pilkada Kendal 2015 nanti. “Sebab meski sudah jadi, belum bisa ditempati karena butuh sarana pendukung lainnya juga belum dikerjakan, terutama akses jalan,” terangnya. (bud/ric)