KRAPYAK – Lantaran tidak mendapatkan hak pensiun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bambang Sisworo, warga Jalan Taman Tlogomulyo, Kelurahan Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang, Senin (15/12) kemarin, mengajukan gugatan terhadap Wali Kota Semarang ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Gugatan diajukan atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan wali kota karena telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang Nomor 880/1/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang berlaku surut.

”Dalam SK itu disebutkan mulai berlaku sejak Januari 2006. Padahal hingga Desember 2012 saya masih bekerja menjadi PNS. Akibat SK tersebut saya tidak mendapatkan hak pensiun dan taspen (tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil)-nya,” ungkapnya kepada wartawan di PN Semarang.

Dijelaskan Bambang, dirinya diangkat sebagai PNS berdasarkan SK Nomor 821.1/510/1988 tanggal 13 November 1988. Pada tahun 2001, ia pernah berstatus terdakwa dalam perkara pidana atas sangkaan melakukan pelanggaran terhadap pasal 263 ayat (2) jo Pasal 385 ayat (1) KUHP. Pada pengadilan tingkat pertama ia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Namun pada pengadilan tingat kedua hukumannya diperberat menjadi 2,5 tahun penjara. Upaya kasasi sempat ditempuh, namun dimentahkan Mahkamah Agung (MA). ”Atas kasus itu, saya baru menjalani hukuman pada 7 Desember 2012,” jelasnya.

Sukaryani SH, kuasa hukum Bambang Bambang menambahkan, dalam putusan itu tidak memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam arti secara hukum penggugat tetap berhak mendapatkan hak pensiun. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan setiap pemberhentian PNS berlaku terhitung sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan. ”Seharusnya surat tersebut diberlakukan mulai akhir Februari 2013,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sukaryani, menurut pasal 17 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak sipil dengan hak pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun skurang-kurangnya 10 tahun.

”Klien kami telah memenuhi syarat yakni usia lebih kurang 52 tahun dan masa kerja lebih kurang 26 tahun terhitung sejak 13 November 1988 sampai 7 Desember 2012,” katanya.

Atas beberapa dasar tersebut, mereka berharap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan mereka dan menghukum Wali Kota Semarang mengeluarkan keputusan Wali Kota Semarang yang menetapkan penggugat berhak mendapatkan hak pensiun. ”Kami tidak menuntut ganti rugi selain keadilan dengan cara hak pensiun diberikan dan besarnya jumlah pensiun berlaku sejak akhir Desember 2012,” ujarnya. (fai/aro/ce1)