SEMARANG – Direktur CV Mitra Usaha Mandiri, Dhomaeri tampaknya dapat sedikit tersenyum lega. Pasalnya, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Wonosobo tahun 2011 itu mendapat pembelaan dari guru besar Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, Prof Bernard L Tayan yang dihadirkan sebagai saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jumat (12/12).

Di hadapan majelis hakim, Bernard mengungkapkan bahwa pengembalian kerugian negara atas perkara korupsi harus menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus keadilan. Meski tidak dapat menghapus pidana seseorang, namun dapat menjadi pertimbangan yang meringankan.

“Dengan mengembalikan kerugian negara berarti terdakwa mengakui kesalahannya. Hukuman yang ditimpakan terhadapnya seharusnya lebih ringan daripada orang yang tidak mengakui dan tidak mengembalikan kerugian tersebut,” ujarnya saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Teodorus Yosep Parera.

Bernard sepakat seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana korupsi tidak sepantasnya bebas dari hukuman. Ia harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya. Meski begitu, atas kesadaran, pengakuan dan itikad pengembalian sikap pemaafaan bisa dilakukan. Yaitu dengan cara memberikan hukuman ringan. “Maka dari itu, hukuman pemidanaan bisa saja berbeda atas kasus dan perkara sama,” imbuhnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto, Dwi Prapti dan Kalimatul Jumro.

Ditambahkan Bernard, saat ini telah terjadi pergeseran kriminologi. Jika dulu orang yang dipenjara adalah orang jahat maka pernyataan itu tidak selamanya benaar. Sebab, saat ini banyak orang baik yang dipenjara lantaran menjadi korban dari sistem. “Oleh sebab harus dilihat daripada niat pelaku. Apakah ia benar-benar melakukan kesalahan atau terjebak dalam sistem tersebut,” bebernya.

Sebelumnya, dalam sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa, Dhomaeri mengaku khilaf karena dari awal telah mencatut nama orang lain sebagai staf ahli. Pencatutan tersebut dilakukan untuk melengkapi persyaratan sehingga ditetapkan menjadi pemenang lelang. Selain itu, ia juga telah mensubkontrakkan pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan kepada pihak lain.

“Saya buta hukum. Saya tidak tahu mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Sebab hal tersebut sudah biasa di Wonosobo. Saya tidak menyadarinya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi,” ungkapnya saat itu.

Akibat perbuatan terdakwa, proyek pekerjaan jalan Kagungan Gadingrejo kecamatan Kepil itu diketahui tidak sesuai kontrak. Sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 112 juta. Atas kerugian tersebut, terdakwa mengaku telah mengembalikan semuanya. “Saya siap menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada saya. Namun saya mohon untuk diberi keringanan karena saya masih punya keluarga,” imbuhnya.

Lantaran pemeriksaan saksi, ahli, dan juga terdakwa telah usai, majelis hakim kemudian memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah untuk mempersiapkan nota tuntutan. “Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali Senin 29 Desember 2014 dengan agenda pembacaan tuntutan,” ujar majelis hakim sebelum mengakhiri persidangan. (fai/ton)