MANYARAN – Tim pengawas dari Bank Indonesia (BI) menyatakan dalam proses pengadaan aplikasi Core Bangking System (CBS) pada Bank Jateng terdapat sembilan item yang kurang sempurna atau bermasalah. Meski bermasalah, pihak bank tidak lantas melakukan penyelamatan dengan memutus kontrak PT Sigma Cipta Caraka (SCC) selaku pihak rekanan. Akibatnya, pihak bank harus membayar penuh meski pekerjaan belum tuntas.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan aplikasi Core Banking System (CBS) Bank Jateng tahun 2006 senilai Rp 35 miliar dengan terdakwa mantan Pimpinan Cabang Utama Bank Jateng, Susanto Wedi, Kamis (12/12) malam. Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang itu beragendakan pemeriksaan saksi.

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah I Ketut Suena, Deputi Direktur Pengawasan BI Semarang yang saat itu menjabat sebagai ketua tim pemeriksa pengadaan aplikasi CBS.

Dikatakan, berdasarkan pengawasannya, pengadaan aplikasi tersebut dilakukan tanpa mekanisme yang benar. Terbukti, sesuai dengan kontrak proyek tersebut seharusnya selesai 2007 dengan masa pemeliharaan hingga 2008.

“Pada saat kami memeriksa tahun 2010, pekerjaan tersebut belum selesai. Waktu kami tanya, dijawab masih ada pekerjaan teknis dan ada masalah hukumnya,” ungkapnya saat diperiksa di hadapan majelis majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

Ditambahkan Ketut, waktu itu pihaknya menemukan masalah pada lelang pengadaan atas penentuan harga perkiraan sendiri (HPS). Menurutnya, secara umum HPS harus memiliki selisih harga satu. Namun di Bank Jateng selisihnya melebihi harga tersebut. Selain itu, pembayaran termin juga diketahui tidak dilampiri hasil uji.

“Atas hal itu, kami telah memberikan rekomendasi dan pihak Bank Jateng telah menindaklanjuti dengan menunjuk konsultan teknis dan konsultan hukum,” katanya.

Deputi Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Untung Nugroho yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan mengungkapkan, pihaknya menilai laporan keuangan khususnya rekening giro pada Bank Jateng belum bisa diyakini kebenarannya. Sebab, masih ada perbedaan data yang dimiliki Bank Jateng dan BI, sehingga belum bisa direkonsiliasi.

“Sebenarnya ini bukan semata karena aplikasi CBS. Tetapi, karena tidak adanya aplikasi tambahan di Bank Jateng, sehingga tidak bisa dicocokkan. Sejak saya menjadi tim pengawas dalam aplikasi sistem ini sudah terjadi selisih sekitar Rp 60 juta,” bebernya.

Seperti diketahui, Susanto Wedi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan merugikan negara sebesar Rp 3,1 miliar atas jaminan pelaksanaan proyek yang tidak dicairkan. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan dakwaan subsideritas.

Primer, melanggar ketentuan Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Subsider, melanggar ketentuan Pasal 3 UU yang sama.

Selain Susanto Wedi, kejati juga menetapkan tersangka lain, yakni Bambang Widiyanto mantan Direktur Operasional Bank Jateng. Surat perintah penyidikan terdahap dirinya terbit dengan nomor Print-9/O.3/Fd.1-03/2014 tertanggal 4 Maret 2014. Saat ini yang bersangkutan belum juga ditahan lantaran sakit. Selain itu, penyidikannya juga belum selesai. (fai/aro)