Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG)

Siti Nurmarkesi. (DOK/RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Gara-gara jaksa belum siap, pembacaan tuntutan terhadap mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi gagal dilakukan, Kamis (11/12) kemarin. Akibatnya, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) keagamaan Kabupaten Kendal 2010 yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang itu pun terpaksa ditunda.

ˮKarena Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap, sidang ditunda Kamis (18/12) depan. Memerintahkan semua pihak untuk hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan,” kata Ketua Majelis Hakim, Gatot Susanto sebelum mengakhiri persidangan.

Atas penundaan tersebut, terdakwa bersama penasihat hukumnya langsung meninggalkan pengadilan. Sementara JPU dari Kejari Kendal saat dikonfirmasi Radar Semarang hanya memberikan statemen singkat. ˮKami belum siap. Penyusunannya belum lengkap,” ujar salah satu JPU sambil berlalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, persidangan kemarin sedianya dengan agenda pembacaan tuntutan. Hal ini mengingat pemeriksaan terhadap semua saksi dan barang bukti baik yang dihadirkan JPU maupun terdakwa serta penasihat hukumnya telah selesai.

Pada persidangan terakhir, terdakwa mendatangkan pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli yang meringankan. Dalam penjelasannya, Yusril menilai kebijakan yang diambil Siti Nurmarkesi dalam penyaluran dana bansos keagamaan Kabupaten Kendal 2010 bukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, yang bersangkutan tidak harus dipidana.

Dia menjelaskan, pelanggaran oleh kepala daerah atas ketentuan yang tidak mengatur adanya sanksi, maka tidak dapat dipidana. Akan tetapi, masuk dalam pelanggaran administrasi negara. Termasuk juga pertanggungjawaban atas kebijakan pimpinan yang dilakukan bawahannya, pembuat kebijakan tidak bisa disalahkan atas hubungannya.

”Ini sama kasusnya dengan kebijakan Jokowi (Joko Widodo, Presiden Indonesia) atas Kartu Saktinya di mana kebijakan tersebut mendahului sebelum adanya penetapan. Setelah dilaksanakan baru kemudian dibuat legitimasinya,” ujarnya saat itu.

Dalam perkara ini, Siti Nurmarkesi didakwa telah melakukan kegiatan memperkaya diri, orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,3 miliar. Ia dinilai melanggar ketentuan primer pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsider melanggar pasal 3 jo 18 Undang-Undang yang sama jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain Markesi, kasus ini juga telah menyeret mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Kendal, Abdul Rohman, dan bendaharanya, Siti Romlah. Serta mantan Kepala Sub Seksi Agama, Pendidikan dan Budaya (Kasubsi APB) Pemkab Kendal, Ahmad Rikza. Ketiganya sudah divonis dengan hukuman berbeda. Abdul Rohman diganjar pidana penjara 2 tahun, sedangkan Siti Romlah dan Ahmad Rikza masing-masing 2,5 tahun. (fai/aro)