Ganti Rugi Rp 8,08 Juta per M

130

NGESREP – Warga yang rumah dan tanahnya terkena proyek underpass Jatingaleh bakal menjadi orang kaya mendadak. Pasalnya, lahan milik warga yang bakal terkena mega proyek ini akan diganti rugi sebesar Rp 8,08 juta per meter. Besarnya ganti rugi itu baru hitungan tanahnya, belum bangunan dan tanaman di atasnya.

Meski angka itu sudah relatif besar, rupanya warga masih belum puas. Sejumlah warga menyatakan ganti rugi Rp 8,08 juta per meter itu masih jauh dari harapan, mengingat harga tanah di perkotaan kini telah melambung tinggi, melebihi besarnya ganti rugi yang dipatok tim appraisal tersebut.

Meski kurang setuju, Mahdi Saputra, warga Jatingaleh mengaku terpaksa mengiyakan tawaran tersebut lantaran ogah ribet mengurus birokrasinya.

“Sebenarnya tidak setuju. Tapi dariapa harus mengurus sana-sini sampai ke pengadilan juga, malah banyak makan waktu dan tenaga,” ungkap pemilik rumah tipe 36 ini dalam acara negosiasi pengadaan tanah pembangunan proyek underpass Jatingaleh di Balai Kelurahan Ngesrep, Banyumanik, Kamis (11/12) siang.

Dalam pertemuan itu, warga sudah sepakat soal bentuk ganti kerugian tanah/bangunan adalah berupa uang. Meski begitu, besaran rupiah yang diterima masih jadi perbincangan.

“Nilai ganti rugi dari tim appraisal itu sudah diambilkan dari yang tertinggi dan bersifat mutlak. Jika ada warga yang tidak setuju, harus mengurusnya di Pengadilan Negeri (PN),” kata Ketua Panitia Pengadaan Tanah Proyek Underpass Jatingaleh, Jonahar.

Negosiasi ganti rugi kemarin dibagi dalam tiga sesi berdasarkan kelurahan yang terkena dampak proyek. Yakni, Kelurahan Ngesrep, Tinjomoyo, dan Jatingaleh.

“Kali ini akan kami tampilkan besaran nilai yang akan diterima warga. Jika nantinya masih ada kurang sesuai, akan dikoreksi pada pertemuan berikutnya. Waktu pastinya belum ditentukan,” ujarnya.

Besaran apprasial-nya, lanjut Jonahar, dibagi dalam tiga kelompok. Yakni, tanah, ruko dan permukiman. Lantaran pentingnya agenda kemarin, masyarakat atau instansi yang terkena dampak diharuskan hadir. “Jika sang pemilik tanah atau bangunan tidak bisa hadir, wakilnya harus menunjukkan surat kuasa,” katanya.

Dalam agenda pertemuan kemarin, warga hanya diberi pilihan setuju atau tidak setuju. Itu sudah menjadi mekanisme dari panitia. Jika ada warga yang tidak setuju, maka akan dilakukan mekanisme selanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan underpass Jatingaleh akan menggunakan anggaran dari APBN, APBD Jateng, dan APBD Kota Semarang. Diharapkan pada 2016 mendatang proyek untuk mengurai kemacetan kawasan Jatingaleh ini sudah bisa dinikmati. Rencananya, Dinas Bina Marga Kota Semarang akan membangun dua underpass masing-masing di Jalan Setiabudi, tepatnya sebelum tanjakan Jalan Gombel Baru, dan di pertigaan Jalan Kesatrian dengan Jalan Teuku Umar.

Berdasar hasil pendataan terakhir ada sekitar 60 bidang yang harus dibebaskan. Pada APBD 2014, telah dianggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 82 miliar. Meski ditargetkan Desember ini harus rampung, namun Dinas Bina Marga Kota Semarang tetap melakukan antisipasi molor (pembayaran) dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 5 miliar pada APBD murni 2015. (mg16/aro)