Ganjar Pranowo. (DOK/RADAR SEMARANG)

Ganjar Pranowo. (DOK/RADAR SEMARANG)

GUBERNURAN – Keinginan buruh agar upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2015 Jateng direvisi sepertinya tidak akan terwujud. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengindikasikan tidak akan merivisi besaran UMK tersebut. Ia bahkan mempersilakan jika para buruh di Jateng melakukan upaya hukum terkait dengan SK yang sudah disepakati.

“UMK 2015 ini kan sudah diputuskan, kalau buruh tidak sepakat, silakan buruh menempuh jalur hukum melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tidak ada masalah karena ada dasarnya,” tantang Ganjar Pranowo.

Ia juga tidak mempermasalahkan jika buruh melakukan aksi demo sebagai upaya untuk meminta revisi UMK. Sebab, itu merupakan hak dan bentuk ekspresi di negara demokrasi. “Demonstrasi tidak masalah, asalkan dilakukan dengan sopan dan tanpa melakukan aksi anarkisme,” katanya.

Ganjar mengaku heran dengan sikap buruh yang selalu melakukan penolakan nominal UMK. Saat masih di ranah kabupaten/kota, buruh menolak UMK. Pun dengan UMK ketika hendak diputuskan, dan usai diputuskan di tingkat Provinsi Jateng. “Sejak dulu kami ingin duduk bersama merumuskan formula UMK agar ada kesepakatan bersama. Tapi buruh, justru terus menolak,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jateng ini mengapresiasi surat terbuka dari buruh yang berisi empat item tuntutan. Yakni, standardisasi angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang tidak jelas karena sebagian besar tidak menggunakan KHL prediksi Desember 2014, melainkan hanya rata-rata KHL pada Januari-September 2014; Provinsi Jateng masih menggunakan paradigma UMK adalah KHL, padahal semestinya pertumbuhan, produktivitas dibahas secara simultan dalam penetapan UMK; masalah penetapan UMK Jateng tidak menghitung dampak kenaikan harga BBM serta penetapan UMK Jateng 2015 tidak memperhitungkan atau menyertakan prediksi kenaikan tingkat harga dari komponen KHL tahun depan.

“Saya juga tidak yakin, jika seandainya UMK direvisi, semua kalangan menerimanya. Apapun keputusan pemerintah, buruh pasti menolak,” tambahnya.

Seperti diketahui, persoalan UMK di Jateng terus terjadi polemik antara pemerintah dan buruh. Buruh meminta agar UMK direvisi dan ditambah 2 persen dengan adanya kenaikan BBM. Gubernur Jateng sudah menambahkan 2 persen UMK, tapi hanya sebagian daerah di Jateng. Keputusan gubernur yang menetapkan UMK rendah menjadi pemicu dan membuat buruh di Jateng terus melakukan aksi demonstrasi. (fth/aro)