LAWAN KORUPSI : Sejumlah massa dari Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 LAWAN KORUPSI : Sejumlah massa dari Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

LAWAN KORUPSI : Sejumlah massa dari Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL— Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Kendal (Jamak) melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh setiap 9 Desember. Aksi dilakukan dengan memblokir jalur pantura Kendal dan menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap penanganan perkara kasus korupsi di Kendal yang masih amburadul. Aksi diawali dengan melakukan long march dari Pasar Kendal menuju kantor Kejari Kendal. Massa yang berjumlah sekitar 30 orang itu juga membawa sejumlah poster, spanduk, dan bendera. Mereka juga melakukan orasi yang berisi kecaman terhadap tindakan korupsi yang berakibat menyengsarakan kehidupan rakyat.

Massa nekat melakukan pemblokiran jalur pantura dengan berhenti tepat di tengah jalan Soekarno – Hatta jalur pantura Kendal. Mereka berhenti sembari memberikan orasi menuntut pemberantasan korupsi terutama di Kendal. Sejumlah petugas polisi dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kendal harus bekerja ekstra keras untuk mengurai kemacetan tersebut dan menertibkan para pengunjukrasa.

Misrin, salah satu koordinator aksi mengatakan, sedikitnya ada enam kasus korupsi di Kendal yang mangkrak penanganan perkaranya. Diantaranya kasus dugaan korupsi Sipadat 2004, kasus asuransi fiktif anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1999 – 2004 dan dugaan kasus DAK 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

Selain itu dugaan kasus pegawai harian lepas penarik pajak di DPPKAD tahun 2012, kasus korupsi pengadaan kursi tribun stadion utama Kendal 2013, dan penarikan sumbangan sekolah penerima DAK dan BOS di sejumlah sekolah di Kendal. “Kasus korupsi DAK 2012 di Disdik Kendal segera ditindaklanjuti. Sebab Polda Jateng sudah menetapkan nama-nama tersangka dalam kasus tersebut. Tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan kasus tersebut kapan dilimpahkan ke Kejaksaan,” tuturnya.

Selain itu ia juga meminta kejelasan sejumlah kasus yang dihentikan alias di SP3 oleh Kejari Kendal. Yakni kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). “Kami minta agar kasus tersebut dibuka kembali,” tandasnya.
Pendemo akhirnya diterima Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Yeni Andriyani. “Kami sangat berterimakasih kepada seluruh masyarakat dan LSM di Kendal yang mendukung pemberantasan korupsi,” katanya.

Pihaknya berjanji akan memberikan jawaban atas semua tuntutan massa secepatnya. Terutama dalam hal penangan kasus korupsi harlep di DPPKAD, Kasus PDAU yang di SP3 dan beberapa kasus lainnya yang memang sejak awal ditangani Kejari Kendal. “Saya sedang fokus untuk menuntaskan kasus pengadaan kursi tribun Stadion Utama Kendal. Sehingga saya harap masyarakat bisa sabar,” ujarnya. (bud/ric)