MANYARAN–Mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih dapat sedikit tersenyum lega. Terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar 2007-2008 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini, mendapat pembelaan dari pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Malang, Adami Chazawi. Yakni, saat dihadirkan sebagai saksi ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (9/12).

Di hadapan majelis hakim, Chazawi menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka atas dasar pelimpahan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi diketahui nama yang bersangkutan pernah tidak tercantum dalam bukti putusan orang lain yang telah dinyatakan inkrah atau memiliki hukum tetap.

ˮTidak wajar kalau tiba-tiba orang itu dilibatkan dalam perkara tindak pidana yang sudah diputus. Kecuali kalau terlibat, baru dapat dipertimbangkan. Oleh sebab itu, orang ini haruslah dibebaskan dari sangkaan maupun dakwaan,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa.

Chazawi menambahkan, selain hukum adat, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain. Dasar untuk memidanakan seseorang adalah ketika semua unsur terpenuhi serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar. Selain itu, juga adanya keyakinan Hakim yang merangkum atas keseluruhan fakta di persidangan. ˮInilah asas legalitas di mana perbuatan dipidana sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan,” imbuhnya.

Disinggung adanya dokumen surat yang diduga hanya fotokopian, Chazawi menegaskan bahwa hal itu dapat menjadi alat bukti asalkan yang menandatangani itu mengaku. Jika yang bersangkutan tidak mengakuinya, maka tidak dapat jadi alat bukti. Menurutnya, yang dibutuhkan majelis hakim itu kebenaran materiil bukan formil.

ˮUntuk membuktikan dokumen itu asli atau tidak, harus diuji di laboratorium forensik (labfor) kepolisian,” paparnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.

Sementara itu, terdakwa Rina Iriani saat dikonfirmasi perihal penahanan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng terhadap dua tersangka baru yakni Romdloni dan Bambang Hermawan terkait kasus penyimpangan dana subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar, memilih tidak menanggapinya. Menurutnya, mereka itu tidak ada kaitannya dengannya dan bukan menjadi urusannya.

ˮMereka urusannya dengan Pak Tony (Tony Iwan Haryono, mantan suami Rina, Red), bukan dengan saya. Lebih baik saya memikirkan diri sendiri menghadapi persidangan,” ungkapnya kepada wartawan usai persidangan.

Disinggung apakah nantinya ia akan menjadi saksi dalam persidangan dua tersangka tersebut, mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu balik bertanya. ˮJadi saksi bagaimana? Lha wong saya tidak kaitannya dengan mereka,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Senin (8/12) kemarin Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru kasus penyimpangan dana subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar. Keduanya adalah anggota DPRD Karanganyar periode 2014-2019 Romdloni dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mantan anggota DPRD Karanganyar periode 2009-2014 Bambang Hermawan dari Partai Pelopor.

Kepala Kejati Jateng, Hartadi, mengatakan bahwa kedua politikus tersebut ditahan setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam di kantor Kejati Jateng. Mereka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan bantuan subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI kepada KSU Sejahtera Karanganyar. ”Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih,” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan.

Kata Hartadi, sebagai penyelenggara negara kedua tersangka diduga menerima aliran dari kasus tersebut. Bambang Hermawan diketahui menerima aliran dana sekitar Rp 2,2 miliar. Sedangkan Romdloni menerima sekitar Rp 150 juta. (fai/ida)