Membidik Prestasi Ditengah Minimnya SDM

140
INOVATIF: Kepala BKD Adi Isnanto di ruang kerjanya terus berusaha membuat inovasi untuk memaksimalkan kinerja. (Dinar Sasongko/Radar Semarang)
 INOVATIF: Kepala BKD Adi Isnanto di ruang kerjanya terus berusaha membuat inovasi untuk memaksimalkan kinerja. (Dinar Sasongko/Radar Semarang)

INOVATIF: Kepala BKD Adi Isnanto di ruang kerjanya terus berusaha membuat inovasi untuk memaksimalkan kinerja. (Dinar Sasongko/Radar Semarang)

SALATIGA – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Salatiga memang bukan SKPD yang memiliki ruang lingkup kerja yang seksi. Namun, dibawah kepemimpinan Adi Isnanto, perlahan sejumlah inovasi dijalankan. Prestasi pun diraih.

Salah satunya adalah pelaksanaan seleksi CPNS mandiri terhitung tahun 2013. BKD telah melakukan seleksi CPNS secara transparan, akuntabel, adil serta bebas KKN dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Model tes yang pertama diterapkan di Jateng itu meraih banyak apresiasi dari masyarakat, termasuk BKN yang memberikan penghargaan.

Sementara disinggung mengenai rekruitmen honorer kategori 2, Adi menyatakan semua sudah tidak ada masalah. 106 honorer yang diterima telah diikutkan prajab dan tuntas semua hingga memiliki SK. Sementara yang belum lulus, terang Adi, sudah diverifikasi ulang dengan menggandeng inspektorat. Hasilnya telah dikirim ke Menpan sebanyak 98 orang.

“BKD lingkup kerjanya adalah melayani manajemen kepegawaian, dengan profesional dan sebaik – baiknya. Itu akan terus kita lakukan demi meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur,” terang Adi Isnanto saat ditemui di ruang kerjanya.

Berbagai inovasi pun mulai disiapkan untuk diberlakukan. Mulai tahun 2015, BKD akan meluncurkan layanan online untuk Kenaikan gaji berkala (KGB) dan pengajuan cuti bagi PNS. “Kita akan terapkan elektronik document (e-doc) bagi semua PNS. Hal itu bertujuan meringkas birokrasi agar lebih efisien,” terang pria kelahiran Salatiga, 25 Januari 1969 silam.

Selain itu, bapak tiga anak buah hatinya bersama Lilis Julianti ini tetap melaksanakan kegiatan peningkatan disiplin secara berkala dengan melakukan pengawasan serta sidak. “Sesuai dengan regulasi, BKD menangani pelanggaran dengan sangsi sedang dan berat seperti penundaan pangkat. Kalau pelanggaran ringan, ditangani atasan di SKPD masing – masing,” jelas pria yang sudah bertugas di beberapa instansi itu.(sas/sct)