Kontraktor RSUD Ketileng Diputus Kontrak

291
TAK SESUAI TARGET: Proyek gedung perawatan kesehatan paru dan jantung di RSUD Ketileng yang terancam mangkrak. (M. Hariyanto/RADAR SEMARANG)
 TAK SESUAI TARGET: Proyek gedung perawatan kesehatan paru dan jantung di RSUD Ketileng yang terancam mangkrak. (M. Hariyanto/RADAR SEMARANG)

TAK SESUAI TARGET: Proyek gedung perawatan kesehatan paru dan jantung di RSUD Ketileng yang terancam mangkrak. (M. Hariyanto/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Proyek pembangunan gedung perawatan kesehatan paru dan jantung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Semarang atau RSUD Ketileng yang dikerjakan oleh PT Ghories Surabaya tak mencapai target. Akibatnya, RSUD Ketileng mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ketiga untuk pemutusan kontrak. Bahkan PT Ghories juga dipastikan kena blacklist (daftar hitam).

Sampai sejauh ini, pengerjaan proyek pembangunan gedung paru dan jantung di RSUD Ketileng hanya mampu dikerjakan 29-30 persen hingga batas akhir waktu pengerjaan, 10 Desember 2014. Padahal sebelumnya, pihak pelaksana proyek berjanji mengerjakan sampai 60 persen sampai batas akhir waktu meskipun tidak 100 persen.

Lambatnya pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh PT Ghories juga mendapat teguran dari pihak pengawas, PT Ediyasa sebanyak 7 kali teguran. Sedangkan dari pihak RSUD Ketileng, sebelumnya juga telah mengeluarkan surat teguran sebanyak 3 kali dan SP sebanyak 2 kali.

Direktur RSUD Ketileng, Susi Herawati, mengakui, sampai sejauh ini pengerjaan proyek pembangunan hanya 29-30 persen. Padahal sesuai dalam kontrak perjanjian harus dikerjakan sampai 100 persen dalam batas akhir waktu 10 Desember 2014.

”Kami sudah melakukan pembahasan dengan pihak pengawas dan konsultan serta inpektorat. Besok pagi, Rabu (10/12) (hari ini, Red) kami akan mengeluarkan SP yang ketiga untuk memutuskan kontrak. Sebab, pengerjaan tidak sesuai target,” ungkapnya kepada Radar Semarang, Selasa (10/12) kemarin.

Dikatakan, pengerjaan pembangunan sangat lamban dan terkesan hanya janji-janji belaka. Sebab, sebelumnya PT Ghories berjanji mampu mengerjakan sampai 60 persen, dengan sistem kerja 24 jam nonstop, serta menambah tenaga kerja. Hanya saja target tersebut kembali meleset, dan hanya mampu dikerjakan sampai 30 persen saja.

”Pengerjaan sangat lamban. Sebelumnya kami juga sudah mengeluarkan surat teguran sebanyak 4 kali dan SP sebanyak 2 kali. Pihak pengawas pun sudah mengeluarkan surat teguran sebanyak 7 kali kepada pelaksana proyek. Target yang tidak sesuai diharapkan ini, nantinya PT Ghories akan di-blacklist dan hanya hanya mendapatkan pembayaran sesuai jumlah progres yang dikerjakan,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, HM Rukiyanto menyayangkan pihak PT Ghories yang hanya menyelesaiakan pekerjaan dengan batas kemampuan 29 persen. Sebab, dalam perjanjian pihak pelaksana harus menyelesaikan pekerjaan 100 persen.

”Secara pribadi saya kecewa dengan PT Ghories yang hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar itu. Sebelumnya kami juga sudah melakukan sidak dua kali. Sepertinya PT Ghories tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan pekerjaan itu,” katanya.

Pihaknya mengimbau kepada pihak RSUD Ketileng selaku pengguna anggaran agar tidak merasa dirugikan dengan pihak pelaksana. Karena itu, pihaknya menyarankan supaya dilakukan penghitungan dengan teliti terkait pembayaran.

”Harus hati-hati dalam penghitungan anggaran. Jadi, jangan sampai dirugikan. Kalaupun ada anggaran yang sudah digunakan, dipakai untuk uang muka atau dipinjam oleh PT Ghories harus ditagih,” tegasnya.

Sebelumnya, pelaksana PT Ghories Anwar M mengakui progres pembangunan gedung perawatan kesehatan paru dan jantung lambat. Namun ia mengklaim saat ini sudah diselesaikan struktur bangunan, sehingga proses pembangunan diyakini akan bisa selesai seluruhnya tepat waktu. ”Beberapa tahap pengerjaan berat seperti pengecoran dan pembuatan struktur sudah selesai. Tinggal memasang atap dan finishing yang diperhitungkan dapat diselesaikan secepatnya,” kata Anwar.

Selain PT Ghories, Komisi D juga merekomendasikan blacklist terhadap kontraktor renovasi gedung SD Negeri Trimulyo 2, Kecamatan Genuk. Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Imam Marjuki menyayangkan proyek renovasi SDN Trimulyo 2 yang dianggarkan dalam anggaran perubahan 2014 tersebut terbengkalai karena rekanan atau pihak ketiga ternyata telah di-blacklist oleh pemerintah daerah lain. Padahal sudah dilakukan pembongkaran atap gedung, sehingga dikhawatirkan mengganggu proses belajar mengajar siswa. ”Pemkot Semarang harus mem-blacklist rekanan renovasi gedung SDN Trimulyo 2 ini,” tegasnya. (mg9/aro/ce1)