ANTI KORUPSI- Sejumlah PNS Kejaksaan Negeri bersama Bupati Semarang, Mundjirin dan Wakil Bupati Warnadi, bersama Ketua DPRD Bambang dan Kajari Ambarawa, Sila H. Pulungan secara simbolis menyerahkan kaos dan menempelkan stiker bertuliskan anti korupsi. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
 ANTI KORUPSI- Sejumlah PNS Kejaksaan Negeri bersama Bupati Semarang, Mundjirin dan Wakil Bupati Warnadi, bersama Ketua DPRD Bambang dan Kajari Ambarawa, Sila H. Pulungan secara simbolis menyerahkan kaos dan menempelkan stiker bertuliskan anti korupsi. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

ANTI KORUPSI- Sejumlah PNS Kejaksaan Negeri bersama Bupati Semarang, Mundjirin dan Wakil Bupati Warnadi, bersama Ketua DPRD Bambang dan Kajari Ambarawa, Sila H. Pulungan secara simbolis menyerahkan kaos dan menempelkan stiker bertuliskan anti korupsi. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Bolos kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) termasuk sebagai korupsi. Sebab secara sengaja mengurangi produktivitas sehingga target dan kewajiban seseorang tidak terlaksana dengan baik. Apalagi waktu kerja bagi PNS sudah dihargai berupa remunerasi, sehingga ada kerugian jika PNS bolos kerja.

“Kalau pendapat saya, waktu sudah dihargai oleh remunerasi. Kalau dihitung rupiahnya, bisa masuk korupsi per individu,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambarawa, Sila H. Pulungan usai menggelar Apel Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran, Selasa (9/12) kemarin.

Di tengah Apel Hari Anti Korupsi Sedunia yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Semarang juga dilakukan penyerahan tropi dan hadiah kepada para pemenang lomba pidato anti korupsi tingkat pelajar se Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut dilanjutkan, dengan pembagian stiker dan kaos bertema korupsi kepada pengguna jalan di simpang empat Sidomulyo, Jalan Ahmad Yani Ungaran.

Menurut Sila, korupsi waktu para PNS bisa diajukan gugatan hukum. Namun persoalan korupsi waktu adalah moral dan integritas. Sehingga perlu ada gerakan moral untuk meningkatkan integritas. Dengan momentum hari anti korupsi para PNS harus mulai berbenah. “Bisa saja (diajukan gugatan), tetapi nanti biaya penyidikannya lebih besar dari kerugiannya. Ini masalah moral ya harus ada integritas,” imbuh Sila.

Sementara itu Kapolres Semarang AKBP Muslimin Ahmad mengatakan, seluruh instansi pemerintahan termasuk kepolisian memang wajib memegang teguh komitmen mencegah terjadinya korupsi. Untuk di jajaran Polres Semarang diterapkan pengawasan melekat masing-masing perwira, sehingga semua kegiatan berjalan sesuai waktunya. Sedangkan untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan di pemerintahan pihaknya sudah mensosialisasikan kepada sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Agar dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBN sesuai rencana kegiatan dan anggarannya.“Tidak hanya waktu, penggunaan anggaran juga diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga kerap mengingatkan, jangan sampai terjadi korupsi. Kita membuka diri bila dimintai konsultasi hukum agar tidak terjadi korupsi,” ungkapnya. (tyo/zal)