Ancam Laporkan Metro TV–TV One ke Presiden

185
Budi Setyo Purnomo. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
 Budi Setyo Purnomo. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

Budi Setyo Purnomo. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

MUGASSARI – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng mengancam melaporkan Metro TV dan TV One ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua televisi nasional tersebut dianggap membandel karena terus melakukan pelanggaran penyiaran. Yaitu dengan melakukan keberpihakan terhadap kelompok tertentu dan tidak berimbang dalam menayangkan pemberitaan.

Ketua KPID Jateng, Budi Setyo Purnomo mengatakan saat ini prinsip jurnalistik banyak tidak diindahkan media televisi nasional. Hal tersebut masih dilakukan kedua televisi tersebut meski pilpres telah usai. Metro TV misalnya terus-terusan menjadi corong pemerintahan dan menyiarkan kebaikan pemerintah. ”Ada yang bilang Metro TV ini mengambil peran TVRI di era orde baru dulu. Karena hanya menjadi corong program pemerintah,” katanya.

Sebaliknya, TV One mengambil peran oposisi dengan terus menjelek-jelekkan pemerintah. KPID mengaku banyak menerima pengaduan terhadap siaran kedua televisi tersebut. Menurutnya, selama ini pihaknya sudah melakukan upaya penindakan. Namun tidak pernah direspons dan keduanya masih terus melakukan pelanggaran.

”Kami menerima banyak aduan masyarakat tentang pelanggaran isi siaran Metro TV dan TV One. Upaya peneguran sudah kami lakukan, namun tetap seperti itu. Karenanya, kami akan mempertimbangkan untuk mengadukan ke Presiden Jokowi,” katanya.
Dia mengaku prihatin dengan subjektivitas media televisi yang rapuh. Dalam memilih narasumber talk show politik pun, dipilih yang sesuai dengan kepentingan mereka. Karenanya Budi berharap pemerintah menambah kewenangan lembaga KPI dan KPID agar lebih bertaji dalam melakukan tindakan tegas. ”Kami berharap wewenang ditambah. Sebab nasib bangsa ini juga terletak pada isi siaran,” paparnya.

Anggota KPID Jateng, Asep Cuwantoro mengatakan selama 2014 pihaknya menerima 358 pengaduan isi siaran dari masyarakat. Dari jumlah tersebut jika dipersentase terdiri atas pengaduan siaran politik (22 persen), program YKS (20 persen), siaran kekerasan (17 persen), lagu berkonotasi negatif (15 persen), siaran ilegal (12 persen), apresiasi terhadap program (5 persen), dan lainnya (9 persen). ”Dari aduan masyarakat, mayoritas mempersoalkan isi siaran televisi nasional,” katanya.

Pihaknya juga telah mengeluarkan 25 teguran tertulis yang 11 di antaranya diperuntukkan televisi nasional. Untuk Metro TV dan TV One, pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai langkah seperti menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan moratorium iklan politik. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan adalah agar pemerintah pusat tidak memperpanjang izin siaran kedua televisi nasional itu. (ric/ida/ce1)