BALAI KOTA – Proses pembebasan lahan underpass Jatingaleh memasuki tahap baru. Hasil penghitungan harga tanah oleh tim appraisal telah keluar. Dinas Bina Marga Kota Semarang menjadwalkan negosiasi harga bersama warga yang terkena dampak proyek dilakukan pada Rabu (10/12) besok.

”Untuk (pembebasan lahan) Jatingaleh, akhir tahun ini pembayaran ganti rugi harus sudah selesai. Hingga sekarang tahapannya sudah sampai penyusunan harga oleh tim appraisal. Dan dua hari ke depan akan kita sampaikan nilai appraisal kepada warga,” terang Kepala Dinas Bina Marga Kota Semarang, Iswar Aminudin, kemarin.

Disinggung mengenai nilai ganti rugi, Iswar enggan membeberkan, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan. Nominal ganti rugi akan disampaikan oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) saat sosialisasi bersama warga Rabu besok. Pihaknya berharap warga bisa mendukung pembangunan underpass Jatingaleh demi kepentingan umum, tepatnya untuk mengurai kepadatan lalu lintas.

Desakan pembebasan lahan harus rampung tahun ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat. Di mana pemerintah pusat telah mengirimkan surat pemberitahuan yang isinya meminta pemkot dan pihak terkait menggelar rapat koordinasi untuk segera memindahkan utilitas yang ada di sepanjang jalur proyek.

”Kita sudah mendapat surat pemberitahuan dari pusat, kita akan segera koordinasi dengan pihak terkait seperti Dishubkominfo maupun kepolisian. Dengan pemindahan utilitas tersebut, maka dapat memperlancar pembangunan fisik yang akan dilaksanakan pada 2015 mendatang,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto berharap proses negosiasi tidak berlarut-larut. Mengingat sisa waktu target pembebasan sudah mepet. Pemkot diharapkan mengedepankan tindakan persuasif dalam bermusyawarah negosiasi harga, warga juga diharapkan bisa mendukung program pemerintah dalam memecahkan persoalan kemacetan di Kota Semarang, utamanya di wilayah Jatingaleh.

”Semoga dalam proses negosiasi, pembayaran ganti rugi berjalan lancar. Karena program ini sudah sangat lama. Apalagi pemerintah pusat sudah menganggarkan dana pembangunan fisik di tahun 2015 mendatang,” ujarnya.

Pejabat pembuat komitmen (PPK) pembebasan lahan underpass Jatingaleh, Sukardi, menyatakan, musyawarah harga akan dilakukan secara maraton di kantor Kelurahan Ngesrep. ”Akan kita lakukan percepatan (negosiasi harga) karena Desember harus final, mudah-mudahan masyarakat mau memahami dan mendukung,” tegas Sukardi.

Berdasar hasil pendataan terakhir ada sekitar 60 bidang yang harus dibebaskan. Meski ditargetkan bulan Desember harus sudah rampung, namun Dinas Bina Marga tetap melakukan antisipasi molor (pembayaran) dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 5 miliar dalam APBD murni 2015.

”Pembebasan lahan ini memang ditargetkan bulan Desember, tapi jika sampai batas waktu belum bisa terbayarkan, kita akan lanjutkan (pembayaran) di APBD murni 2015. Memang jumlah dana yang kita alokasikan tidak sebanyak sebelumnya, hanya sekitar Rp 5 miliar. Harapan kita kalau memang belum bisa tuntas di 2014, warga yang belum sempat menerima pembayaran itu sedikit,” ujar Sukardi. Diketahui pada 2014, pihaknya telah menganggarkan dana pembebasan lahan sebesar Rp 82 miliar. (zal/aro/ce1)