KENDAL— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal berencana akan memisahkan institusi Satpol PP dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selama ini Satpol PP di Kendal masih di bawah integritas dari Kesbangpol.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kendal, Agus Prakoso mengatakan pemisahan perlu diakukan untuk menunjang optimalisasi kerja Satpol PP dalam memberikan pengawasan dan penegakan Perda di 20 Kecamatan di Kendal. “Rencana pemisahan dilakukan rencananya pada 2015 mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, melihat jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal yakni 20 kecamatan, idealnya Satpol PP berdiri sendiri sebagai instansi. Sehingga standar aturannya harus memiliki minimal 100 sampai 150 personel. “Sementara ini yang ada hanya 30 personil,” ujarnya, Minggu (7/12).

Dari jumlah personel tersebut menurutnya masih sangat minim dibanding dengan jumlah wilayah yang harus diawasi. Padahal, Satpol PP memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat selaku aparat penegak Perda. “Jadi, selain menjadi instansi yang berdiri sendiri, Satpol PP juga perlu ditambah personelnya,” lanjutnya.

Ia mengaku usulan tersebut sudah ia sampaikan dalam rapat paripurna dengan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kendal, beberapa waktu lalu. “Sebenarnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Satpol PP sangat berat. Sebab, selaku penegak Perda mereka harus berhadapan dengan masyarakat luas. Tentunya dengan berbagai macam karakter masyarakat yang tidak sama,” tambahnya.

Ketua komisi A DPRD Kabupaten Kendal, Sholikin membenarkan mengenai rencana adanya perubahan status tersebut. Nantinya Satpol PP tidak bergabung dengan Kesbangpol. “Kami mendukung wacana perubahan status tersebut. Untuk itu, kami sarankan segera membuat surat usulan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kendal, Toni Ari Wibowo mengatakan dari jumlah 30 personel itu, dinilai masih sangat minim lantaran harus mengawasi ketentraman dan ketertiban (Trantib) di 20 kecamatan. “Memang tak proporsional. Idealnya, harus mencapai 150-an orang agar memudahkan menjalankan tugas. Sebab kerja Satpol PP mulai dari mengawal bupati dan wakil bupati, penegakan Perda dan masalah lainnya yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Berbekal jumlah anggota Satpol yang tak proporsional, dia akhirnya menerapkan skala prioritas dalam penegakan Perda. Alias tidak seluruh Perda yang dilanggar di masyarkat dapat ditertibkan Satpol PP. “Kami harus melakukan penertiban reklame, membersihkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), mengurusi pedagang kaki lima (PKL), penertiban tempat karaoke yang tak berizin, tempat galian C yang tak berizin dan persoalan lainnya,” tandasnya. (bud/ric)