Pemprov Jateng Siap Hadapi Gugatan IPU

119

GEDUNG BERLIAN – Pemprov Jateng siap menghadapi gugatan yang dilayangkan PT Indo Perkasa Utama (PT IPU) senilai Rp 1,66 triliun terkait sengketa lahan kawasan PRPP Jawa Tengah. Pemprov tetap berharap kasus tersebut bisa rampung, dan bisa memenangkan sengketa lahan itu. Sebab, lahan tersebut milik Pemprov Jateng. Meski begitu, pemprov menyerahkan prosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan akan mematuhi proses yang masih berjalan.

Kasubag Sengketa Umum Biro Hukum Setda Provinsi Jateng, Agus Cahyono, mengaku akan mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan. ”Kita ikuti saja bagaimana jalannya persidangan. Sebelumnya sudah ada perbaikan jawaban gugatan. Nanti biar majelis hakim yang menyampaikan gugatan seperti apa,” katanya kepada Radar Semarang.

Ia enggan berkomentar banyak terkait sengketa gugatan tersebut. Namun Pemprov Jateng akan menanggapi gugatan dari PT IPU dengan maksimal. Pemprov sudah menyerahkan semua ke jaksa pengacara. ”Kita tidak bisa berkomentar banyak, takut malah nanti terjadi salah penafsiran yang panjang,” ujarnya.
Dikatakan, Pemprov Jateng bakal menyikapi persidangan dengan baik dan bagus. Ia pun memastikan jika selama ini selalu hadir dalam persidangan. Pemprov Jateng terus berupaya melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa kawasan PRPP tersebut. ”Kami berharap bisa menang. Tapi apa pun keputusan majelis hakim akan kami taati,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mendesak agar pemprov menyiapkan bukti terkait kepemilikan tanah PRPP Jateng. Dewan sepenuhnya akan memberikan dukungan terkait sengketa tersebut. Sebab, diakui, PRPP merupakan milik pemprov dan akan menyumbang bagi pendapatan daerah. ”Kami sepenuhnya mendukung, kasus ini serius, jadi harus diselesaikan dengan baik dan benar. Pemprov harus mengumpulkan bukti kuat, karena itu aset negara,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini tidak mau menyalahkan siapa pun bagaimana sertifikat bisa berada di tangan PT IPU. Meski begitu, kronologi bagaimana sertifikat itu harus diusut tuntas dan dicari tahu sebenar-benarnya. Ia pun tidak habis pikir bagaimana sertifikat bisa di tangan swasta. Jika sudah demikian, jelas akan digunakan untuk kepentingan bisnis. Apalagi diakui atau tidak, lokasi PRPP sangat strategis untuk dunia bisnis. ”Biro hukum harus bergerak cepat, ini kan aset daerah. Harus disikapi seksama, dan jika perlu disiapkan pengacara andal,” imbuhnya.

Sriyanto menegaskan, dewan sekarang sedang getol membuat perda tentang aset daerah. Ini dilakukan sebagai antisipasi dan upaya agar aset daerah bisa tertata dan diketahui dengan jelas. Sehingga suatu saat nanti tidak lagi terjadi konflik terkait dengan tanah aset daerah. Di Jateng, kata dia, banyak aset daerah yang masih belum diurus dan digarap akhirnya terjadi sengketa dengan pihak lain.
”Kami akan membuat perda tentang pengelolaan barang daerah. Jadi, nanti bisa dipetakan, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Dengan begitu, nanti aset dan barang daerah bisa dimaksimalkan untuk keperluan daerah,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kembali digugat. Setelah beberapa waktu lalu digugat atas Surat Keputusan (SK) tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi pabrik Semen Indonesia di Rembang, kini ia kembali menghadapi gugatan dari PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) atas perbuatan melawan hukum. Tak tanggung-tanggung, gubernur digugat ganti rugi total Rp 1,66 triliun. Rinciannya, ganti rugi materiil sebesar Rp 789 miliar dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 873 miliar.

Selain Gubernur Jateng, pihak lain yang juga turut digugat, yakni Yayasan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP), PT PRPP, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, BPN Wilayah Jawa Tengah, serta Kantor Pertanahan Kota Semarang. Hal itu terungkap dalam sidang perdana gugatan perdata yang diajukan PT IPU di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (4/12). (fth/aro/ce1)