Warga Tolak Pendirikan Karaoke

157

KENDAL— Rencana pembangunan tempat hiburan karaoke keluarga “FF” di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon menuai penolakan warga, tokoh masyarakat serta tokoh agama setempat. Menurut warga, pendirian tempat karaoke akan berdampak negatif pada masyarakat sekitar, terutama anak-anak muda.

Kepala Desa Jambearum Hj. Sri Purwanti mengatakan rencana pendirian karaoke di desanya menurutnya kurang tepat. Sebab, lokasi yang akan didirikan berdekatan dengan tempat ibadah yang merupakan basis kegiatan keagamaan masyarakat sekitar. Selain itu, Desa Jambearum juga berdekatan dengan komplek sekolah-sekolah. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan siswa dalam belajar. “Kami aparat desa sudah beberapa kali membahas dengan warga terkait rencana pendirian tempat karaoke. Hasilnya warga menolak izin pendiriannya, karena warga menilai akan memberikan dampak negatif,” ujarnya, Kamis (4/12).

Bahkan ia juga sudah menjelaskan jika tempat karaoke yang akan didirikan adalah karaoke keluarga. Tapi warga dan tokoh agama Jambearum menolak, lantaran dinilai tak sesuai kultur yang ada. Penolakan diakuinya menimbulkan desas desus yang tidak sedap di telinganya. Yakni adanya sejumlah orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat tertentu bahkan salah oknum Satpol PP mendatangi warga dan meminta agar warga setuju. “Alasannya pendirian tempat hiburan karaoke sudah mendapatkan izin dari Bupati Kendal,” tuturnya.

Malah ada warga yang mengatakan jika kepala desa tidak menyetujui pendirian tempat karaoke tersebut, akan dicopot dari jabatannya. Akibatnya banyak warga yang ragu dengan keputusan untuk menolak.

Hal senada dikatakan Ketua RT 01 RW 04 Desa Jambearum Akhmad Fothoni. Dia mengaku sudah pernah membahas dengan warga dan menolak. Warga kebanyakan menilai manfaat dan juga ruginya lebih banyak ruginya. Selain itu dengan adanya tempat hiburan karaoke, ketenangan warga juga akan terganggu. Sementara banyaknya pengunjung akan mempengaruhi masalah keamanan. “Yang pasti seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama menolak keberadaan tempat yang bisa menimbulkan maksiat tersebut,” ujar Fothoni.

Kuswanto salah seorang perwakilan warga mengatakan aksi sejumlah ormas dan oknum Satpol PP tersebut telah meresahkan warga. Malah ada pula warga yang mengaku di iming-imingi uang. Seolah ormas tersebut ingin mengadu domba antar warga Jambearum sendiri. “Sehingga timbul perselisihan antar warga yang menolak dan setuju nantinya,” ujarnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo saat dikonfirmasi mengaku belum mendengar jika ada bawahannya yang mengatasnamakan utusan Bupati Kendal dan meneror warga setempat. Pihaknya berjanji akan melakukan penanganan sesuai dengan prosedur standar yang sudah ditetapkan. “Kami belum tahu, justru kami berterima kasih adanya laporan jika ada anggota saya yang ikut melakukan teror terhadap warga. Kami akan langsung melakukan penanganan namun tentu sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ujar Ari.

Sementara Bupati Kendal Widya Kandi Susanti justru sudah mengetahui kalau namanya dipakai untuk meneror warga Jambearum. Ia langsung memerintahkan kepada Kepala Satpol PP untuk melakukan tindakan tegas kepada anggota Satpol yang telah bertindak tanpa aturan. (bud/ric)