SAMPAI JALAN: Warga saat antre mencairkan dana PSKS di Kantor Pos Johar kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/RADAR SEMARANG)
SAMPAI JALAN: Warga saat antre mencairkan dana PSKS di Kantor Pos Johar kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/RADAR SEMARANG)
SAMPAI JALAN: Warga saat antre mencairkan dana PSKS di Kantor Pos Johar kemarin. (ADENNYAR WYCAKSONO/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang digulirkan pemerintah pusat dianggap belum tepat sasaran. Banyak warga yang benar-benar miskin (gakin) justru tidak terdaftar dalam penerimaan bantuan kesejahteraan tersebut. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah, seperti Kota Semarang. Bahkan sebelumnya Bupati Semarang Mudjirin meminta pemerintah pusat merevisi data gakin di wilayahnya.

Di Kota Atlas sendiri dalam pembagian PSKS beberapa waktu lalu, banyak warga miskin yang harus kecewa karena namanya tidak terdaftar dalam database penerima bantuan. Ironisnya, Pemkot Semarang hingga saat ini belum mengambil tindakan untuk mengakomodasi gakin yang seharusnya berhak menerima bantuan.

Kasubid Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Didik Wibowo menyatakan, data gakin yang terdaftar dalam PSKS tidak bersumber dari database Pemkot Semarang. Sehingga muncul ketidaksinkronan antara data gakin pemkot dengan yang dipakai pemerintah pusat.

”Kalau masalah data gakin yang terdaftar tanya saja ke pihak Kantor Pos. Karena dalam pembagian PSKS tidak memakai data dari Simgakin Kota,” terang Didik kepada Radar Semarang, kemarin (4/12).

Menurut Didik, pihak Kantor Pos yang melakukan pembagian bantuan tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan pemkot terkait database gakin. ”Dulu tidak pernah komunikasi, tapi hanya menggelar audiensi. Waktu itu, kartunya belum ada, termasuk daftar nama penerima juga belum datang. Jadi, data seperti apa kita tidak ngerti. Data pusat digunakan yang mana juga belum tahu,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, lanjut Didik, pihak pemkot sempat menanyakan dan meminta data gakin yang akan menerima bantuan PSKS. ”Tapi sampai saat ini juga tidak dikasih,” ujarnya.
Disinggung mengenai langkah yang akan ditempuh pemkot menyikapi banyaknya gakin yang tidak terdaftar dalam PSKS, Didik menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. ”Masih akan koordinasi dengan kelurahan, reaksi masyarakat seperti apa, dan kebijakan apa yang akan dilakukan pemkot nanti saya laporkan ke pimpinan dulu,” jelasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi D Anang Budi Utomo mengaku prihatin dengan banyaknya gakin yang tidak masuk dalam daftar penerima SKS. Menurutnya, data gakin yang dipakai dengan pemerintah pusat dengan pemkot tidak sinkron. ”Sepertinya yang dipakai pusat data gakin tahun 2011, pastinya (data) sudah terjadi perubahan-perubahan,” terangnya.

Kemudian, lanjut Anang, seandainya data gakin tahun 2011 berdasar Simgakin Kota Semarang, saat itu persentase warga miskinnya mencapai 21 persen dari jumlah penduduk. Ada sekitar 372 ribu warga miskin atau 126 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin. ”Sementara data yang dipakai pusat bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data BPS saja, warga miskin yang terdata hanya 6 persen. Kalau memang memakai data BPS, berarti terjadi disparitas 15 persen, itu sangat tinggi. Mestinya pemkot konsisten dan menyikapi selisih itu,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemkot segera merespons disparitas atau selisih jumlah gakin tersebut. Menurutnya, selama program kartu saktinya Jokowi menggunakan data BPS, sementara pemkot menggunakan data dari Bappeda, maka akan terus terjadi selisih. ”Sehingga kesan ketidakadilan itu muncul. Saya secara pribadi dan sebagai Wakil Ketua Komisi D sangat prihatin dengan masalah ini,” katanya.

Perlu langkah-langkah cepat yang harus ditempuh sebagai bentuk pertanggungjawaban pemkot. ”Selama permainan angka ini tidak direspons, keluhan itu selalu muncul,” tandasnya.

Sementara itu, hari ketiga pencairan PSKS di Kantor Pos Johar kemarin diwarnai antrean panjang. Bahkan, antrean mengular hingga ke jalan raya depan Kantor Pos. Terik matahari yang cukup menyengat memaksa warga yang antre memakai penutup koran dan payung. Petugas Kantor Pos juga terlihat mengatur ratusan warga yang mengantre, serta membagikan air mineral gartis.

Sesuai jadwal, kemarin pencairan PSKS melayani warga Kecamatan Semarang Timur, meliputi Kelurahan Mlati Baru 174 RTS, Karangturi 121 RTS, Karangtempel 39 RTS dan Rejosari 806 RTS. Sedangkan untuk pencairan Jumat (5/12) ini melayani warga Kecamatan Semarang Timur, yakni Kelurahan Sarirejo 466 RTS, Kebonagung 207 RTS, dan Bugangan 464 RTS. (zal/mg9/aro/ce1)