BERJUBEL: Warga pemegang kartu pengendali sosial (KPS) saat antre mencairkan dana program simpanan keluarga sejahtera di Kantor Pos Johar Semarang kemarin. (kanan) Warga datang naik sepeda motor keluaran terbaru. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
 BERJUBEL: Warga pemegang kartu pengendali sosial (KPS) saat antre mencairkan dana program simpanan keluarga sejahtera di Kantor Pos Johar Semarang kemarin. (kanan) Warga datang naik sepeda motor keluaran terbaru. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

BERJUBEL: Warga pemegang kartu pengendali sosial (KPS) saat antre mencairkan dana program simpanan keluarga sejahtera di Kantor Pos Johar Semarang kemarin. (kanan) Warga datang naik sepeda motor keluaran terbaru. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

JOHAR – Penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Kota Semarang dinilai tidak tepat sasaran. Tak sedikit warga yang mampu justru mendapatkan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sebaliknya, ada warga miskin malah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan senilai Rp 400 ribu tersebut.

Salah satunya Mbah Pasih, 65, warga Kampung Trimulyo RT 3 RW 5 Genuk, Semarang. Ketika warga mendatangi Kantor Pos untuk mencairkan PSKS, Pasih hanya pasrah di gubugnya. Penghuni rumah kecil beralas tanah dan berdinding kayu itu mengaku tak tahu mengapa dirinya tidak terdaftar sebagai pemilik Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dipakai syarat pencairan PSKS.

Nenek renta ini sempat mencoba menagih haknya di Kantor Pos Besar Johar, Selasa (2/12) lalu. Tapi lantaran memang tidak mengantongi KPS, Pasih dipastikan pulang dengan tangan hampa. Perasaan sedih jelas menyelimuti hatinya. Pasalnya, tetangga satu kampungnya yang punya dua motor bebek dan dianggap mampu, justru dengan mudah mencairkan dana PSKS.

Ketika ditemui Radar Semarang, kemarin (3/12), Mbah Pasih mengaku sudah tidak lagi berminat mengurus KPS. Dia sudah menerima dengan kondisi seperti ini, meski sang suami tidak lagi bisa diandalkan untuk mencari nafkah.
”Kemarin sudah mencoba datang ke Kantor Pos Johar. Tapi, tidak diterima karena tidak punya kartunya (KPS, Red). Saya sendiri tidak tahu kalau harus pakai kartu untuk mengambil uang,” katanya.

Mbah Pasih sendiri sudah tidak lagi mengharap bantuan dari pemerintah yang dianggap birokratis. Dia cukup puas mendapatkan bantuan berupa sembako atau pakaian bekas pakai dari tetangga sekitar rumahnya.

Ketua RT 3 RW 5 Ahmad Udin mengaku sudah memperjuangkan hak warga miskin yang tidak menerima bantuan PSKS. ”Tapi tetap tidak bisa, karena memang belum terdaftar. Saya sendiri tidak berdaya. Katanya akan ada sensus warga miskin lagi tahun 2015 mendatang. Mungkin itu satu-satunya jalan agar Mbah Pasih mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.

Pihaknya menilai PSKS ini salah sasaran. Beberapa warganya yang terbilang mampu, paling tidak lebih kaya dari Pasih, justru terdata mendapatkan suntikan dana.
Sejumlah warga miskin di Kelurahan Mlatiharjo juga tidak terdaftar sebagai penerima PSKS. Sarmidi, 47, warga RT 07 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo mengatakan, dari 44 kepala keluarga (KK) di RT-nya yang mendapatkan dana PSKS bisa dihitung dengan jari.

”Yang mendapatkan hanya 7 orang. Padahal kalau didata ulang, yang lebih miskin ada 4 orang lagi yang belum tercatat, dan tidak mendapatkan bantuan. Kalau bisa dibilang lagi, sebenarnya hidup saya juga belum layak,” katanya kepada Radar Semarang, Rabu (3/12).

Sarmidi sendiri menempati rumah sederhana berukuran 4×6 meter bersama istri dan seorang anaknya. ”Sudah 20 tahun kalau tidur ya di ruang keluarga pakai alas karpet seadanya tanpa kasur. Kalau makan ya di ruang ini. Anak saya belajar ya di ruang yang sama ini. Tidurnya ya jadi satu ruangan ini. Alhamdulillah kemarin dapat bantuan jamban,” ujarnya.

Ia mengaku bekerja serabutan dengan pendapatan pas-pasan dan tidak menentu. ”Kalau kuli batu ya dapatnya Rp 50 ribu. Kalau ikut bengkel Rp 40 ribu, kalau ngecat paling Rp 45 ribu. Kadang juga hanya Rp 35 ribu seharinya. Beruntung, anak saya sekolahnya gratis. Kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang kurang ya kurang. Disyukuri saja,” terang Ketua RT 07 RW 04 Mlatiharjo ini.

Diakui, sebagai ketua RT, dirinya kerap mendapat komplain dari warganya yang tidak mendapakan bantuan dari pemerintah, termasuk dana PSKS. Padahal ia sendiri nasibnya sama. Namun ia mensyukuri rezeki yang diterima sekarang. ”Di tempat kami masih ada warga miskin tidak mendapat PSKS. Seperti Bu Hermawan, Bu Kambali yang sudah janda, Pak Untung Sutopo dan Pak Imam,” katanya.

Lurah Mlatiharjo Titiek Sumiarti mengatakan, di wilayahnya terdapat 400 warga yang tergolong miskin. Namun belum semuanya tercatat mendapat bantuan dari pemerintah. ”Setahu warga, kelurahan yang mendata warga miskin yang mendapat bantuan. Padahal itu bukan dari kami. Harapan kami, warga miskin di wilayah kami diajukan dapat bantuan semua. Bahkan, kalau ada warga yang mengurus bantuan ke kelurahan, saya sering ucapkan sama staf ’jalan menuju ke surga diladeni dulu,” ujarnya.

Pihaknya berharap, ke depannya pemerintah lebih teliti dalam menyalurkan bantuan supaya tidak salah sasaran. Selain itu, perlu ada pendataan ualang terkait warga tidak mampu. ”Kami siap membantu program pemerintah. Paling tidak kelurahan dilibatkan, termasuk RT dan RW. Karena masih banyak warga kami yang tidak mampu, namun belum mendapat bantuan,” katanya.

Terpisah, Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Semarang Barat Yogra Singgara juga mengakui masih ada segelintir warga di bawah garis kemiskinan di wilayahnya yang tidak mendapatkan PSKS.

”Mungkin karena data yang digunakan berdasarkan sensus tahun lalu. Jadi, karena tidak di-update, masih banyak yang terlewat,” ungkapnya ketika ditemui saat pembagian PSKS di Kantor Kelurahan Gisikdrono kemarin.

Pantauan Radar Semarang di Kantor Pos Johar kemarin, ribuan warga penerima PSKS antre mencairkan dana Rp 400 ribu. Pencairan sendiri akan dilayani hingga Sabtu (6/12) mendatang.

Tak sedikit warga yang sebenarnya mampu, namun mendapatkan dana subsidi warga miskin tersebut. Itu terlihat dari perhiasan berupa anting-anting, gelang, dan kalung emas yang dikenakan. Bahkan, tak sedikit yang datang ke Kantor Pos dengan mengendarai sepeda motor keluaran terbaru.

Salah satu sekuriti Kantor Pos Johar, Nurdin, mengakui, banyak warga yang terbilang mampu namun terdaftar sebagai penerima PSKS. Rata-rata mereka datang mengendarai sepeda motor gress dan memakai perhiasan lengkap.

”Banyak yang pakai motor baru Mas, biasanya diparkir di luar Kantor Pos. Tapi banyak juga yang diparkir di dalam, lalu mengantre untuk mencairkan PSKS. Kayaknya harus ada verifikasi data lagi, soalnya yang dapat bukan orang yang benar-benar miskin,” katanya.

Pada pencairan hari kedua kemarin, yang dilayani penerima PSKS dari Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Tengah. Pihak Kantor Pos membagi dalam dua tempat agar tidak terjadi kericuhan. Namun masih saja ada warga yang main serobot. Hal itu sempat menimbulkan kesemrawutan.

”Tadi sudah bagus ngantre, tapi pada pengin cepet. Jadinya pada maju ke depan, hingga jadi semrawut,” ujar Ipda Ida Bagus Hidayat, salah satu petugas yang mengamankan pencairan dana PSKS di Kantor Pos Johar.

Menurut Indah, 35, warga Kelurahan Mlatiharjo Semarang, warga merangsek ke depan lantaran petugas Kantor Pos tidak menggunakan pengeras suara saat memanggil pengantre.

”Yang bikin kisruh petugasnya, Mas. Sudah tahu banyak yang antre, malah nggak pakai pengeras suara. Jadinya warga pada maju ke depan biar bisa dengar kalau dipanggil. Soalnya kalau kelewatan dimarah-marahi,” keluhnya.

Soal semrawutnya antrean pencairan PSKS ini juga sempat dikeluhkan Kholil, 45, warga Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur. Ia merasa tidak nyaman dengan prosedur antre saat pencairan PSKS. Pria yang sehari-hari menjadi pedagang kaki lima (PKL) di Barito atas tanggul ini datang ke Kantor Pos Johar Rabu (3/12) pagi pukul 07.00. Namun Kholil baru mendapat giliran mencairkan bantuan sekitar pukul 13.00.

”Prosedur antrenya tidak teratur. Tidak dikhususkan per kelurahan. Jadi, antrenya semrawut. Yang kuat lama menunggu, cepat mendapatkan,” kata Kholil saat ditemui di Kantor Pos Johar.

Setelah enam jam antre, ia mendapatkan dua amplop berisi tiga kartu. Yakni, Kartu Keluarga Sehat (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk KKS terdiri atas kartu dan simcard atau kartu perdana handphone. ”Dananya saya ambil semua. Rp 400 ribu itu. Sekalian saja,” jelas ayah empat anak ini.

Koordinator lapangan pelaksana penyerahan PSKS di Semarang, Sigit Sugiharto, mengakui, adanya keluhan masyarakat tersebut. Di Kantor Pos Johar dibuka empat loket yang melayani pemegang KPS.

”Hari ini (Rabu, 3/12) lebih banyak dari kemarin (Selasa, 2/12). Dua kali lipat. Pengambilan dimulai pukul 08.00 pagi. Keluhannya soal antrean saja,” kata Sigit.

Hingga kemarin, kata dia, sekitar 2.200 pemegang KPS sudah menerima PSKS. Diungkapkannya, ada sebanyak 42.566 rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan di seluruh Kota Semarang. Rinciannya, melalui e-cash Bank Mandiri sebanyak 40.754 RTS. Dan bantuan melalui simpanan biro pos sebanyak 1.812 RTS.

”Kami targetkan sampai hari Minggu selesai semua,” tuturnya.
Dalam pembagian PSKS, pihaknya menempatkan 18 titik loket di seluruh Semarang. Selain cabang Kantor Pos, loket juga ditempatkan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami bantuan merupakan simpanan siap pakai. Akibat hal itulah sebagian masyarakat langsung mengambil dana keseluruhan. ”Dari dana Rp 400 ribu diambil semua. Sebagian besar begitu. Ada juga yang mengambil Rp 300 ribu, tapi hanya beberapa saja,” katanya. (mg16/mg9/den/ris/aro/ce1)