KASUS salah sasaran dalam penyaluran bantuan dari pemerintah kepada warga miskin sudah kerap terjadi. Termasuk dalam penyaluran bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebesar Rp 400 ribu sebagai pengganti kenaikan harga BBM bersubsidi. Banyak warga yang sebenarnya mampu, namun menerima bantuan yang digagas Presiden Jokowi ini.

Menurut Sosiolog Universitas Diponegoro (Undip), Yeti Rochwulaningsih, hal itu merupakan fenomena sosial yang biasa terjadi di negeri ini. ”Mentalitas orang Indonesia pada umumnya memang lebih menyukai untuk dikasihani. Hal itu membuat fenomena tersebut menjadi bertumbuh subur,” katanya kepada Radar Semarang, Rabu (3/12).

Dalam hal ini, kata dia, ada dua hal yang harus direkonstruksi, yakni rekonstruksi secara administrasi dan rekonstruksi mental. ”Mentalitas itu terbentuk karena dari dulu kita terlalu dimanja oleh pemerintah. Hanya diberi dan diberi. Pendidikan seperti itulah yang membuat kita sekarang seperti ini,” ujar Yeti.

Menurut dia, dalam hal ini pemerintah seharusnya melihat adanya fenomena seperti itu. ”Kita malah justru merasa senang jika dikasihani. Maka dari itu rekonstruksi mental harus dijalankan,” katanya.

Dikatakan Yeti, konstruksi administratif diperlukan karena selama ini proses nepotisme di beberapa tingkatan pemerintahan masih saja bertumbuh subur. Ia mencontohkan, pembagian PSKS masih sarat akan kepentingan.

”Misalnya, jika si A menjadi petugas pendataan PSKS, maka ia pasti mengikutsertakan keluarga dan kenalannya dengan memasukkan namanya di data penerima dana PSKS, hal tersebutlah yang membuat penyaluran dana PSKS rawan tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih jeli dalam hal pendataan. Kejadian seperti yang dicontohkan oleh Yeti tersebut sangat berpotensi terjadi.

Pakar Ekonomi dan Pembangunan Daerah Unika Soegijapranata, Andreas Lako, mengatakan, yang menjadi masalah utama dalam pembagian dana PSKS adalah akurasi data warga miskin.

Banyak petugas BPS 2011 tidak sungguh-sungguh dalam melakukan pendataan di lapangan. Terutama pada daerah yang sulit dijangkau, Kebanyakan mereka hanya mengira-ngira saja.

”Buktinya saat kami melakukan penelitian di 33 desa di Kabupaten Grobogan, data warga miskin yang kami minta di Pemprov Jateng berbeda dengan kondisi di lapangan. Banyak data yang tidak tepat,” ujarnya.

Pemerintah kota atau kabupaten seharusnya memastikan akurasi data warga miskin terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian. Karena dikhawatirkan ada masyarakat yang ”memiskinkan diri” agar bisa terdaftar sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, kriteria warga miskin yang diberikan pemerintah sudah benar. Hanya saja, petugas yang melakukan survei sering melakukan pendataan secara asal. (ewb/aro/ce1)