Kejari Kendal Dinilai Lamban

120

KENDAL—Sejumlah massa dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kendal menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal. Massa menuntut agar Kejari segera menetapkan tersangka atas kasus perekrutan tenaga harian lepas (Harlep) di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keaungan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Menurut PP, Kejari dinilai bertele-tele dalam menangani perkara. Hal itu dibuktikan dengan tidak ada keberanian dari Kejaksaan untuk meningkatkan posisi kasus dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Koordinator aksi, Erwin mengatakan Pemuda Pancasila datang ke Kejari untuk meminta supaya kasus dugaan korupsi Harlep segera terselesaikan. Sebab ada dugaan kuat kasus tersebut diduga melibatkan mantan kepala DPPKAD Alex Supriyono yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal.

PP meminta agar Kejari Kendal segera mengusut tuntas kasus yang menelan kerugian APBD Kendal tahun 2012 sebesar Rp 1,438 miliar itu. “Kami minta segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Sebab kami menilai keterlibatannya dalam kasus ini sangat kuat. Sebab dia adalah penanggungjawab atas perekrutan tenaga harlep,” katanya.

Menurutnya, kerja Kejari sangat lamban dalam penanganan kasus tersebut. Sudah hampir dua tahun kasus tersebut belum jelas. “Jangan sampai masyarakat lupa dengan kasus ini. Sehingga pelakunya aman-aman saja,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta Bupati segera menonaktifkan pejabat yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. “Kita juga meminta agar tersangka nantinya mengembalikan uang kerugian negara yang timbul dalam kasus ini,” tandasnya.

Sebab dalam kasus ini, para korban yang direkrut sebagai tenaga harlep telah banyak dirugikan. Karena para korban penipuan dari praktek percaloan harian lepas di DPPKAD tidak menerima honor sepenuhnya.

Dijelaskan, masalah harlep tidak hanya berdampak pada 375 tenaga yang direkrut saat itu, namun juga keluarga mereka. Sebab, diduga tenaga harlep mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk bisa diterima. “Yang menjadi korban sangat banyak. Jadi kasus ini harus tuntas,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Kajari Kendal Yeni Andriani mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. “Pada prinsipnya Kejari akan terus berupaya menangani kasus yang ada,” tandasnya.

Sementara dimintai konfirmasi, Alex mempersilahkan kepada aparat penegak hukum melakukan penyelidikan. Ia mengaku dirinya tidak terlibat sebab dari hasil LHP BPK tidak ada kerugian negara. “Silahkan saja, karena tidak ada kerugian negara, jadi korupsinya dimana?,” tandasnya. (bud/ric)