PRISTYONO/RADAR SEMARANG
PRISTYONO/RADAR SEMARANG
PRISTYONO/RADAR SEMARANG

UNGARAN- Pemerintah Kabupaten Semarang akan mengajukan revisi data penerima manfaat dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Sebab banyak laporan dari masyarakat, kepala desa (kades) ataupun lurah dan camat di Kabupaten Semarang tentang banyaknya warga miskin yang tidak terdata sebagai penerima manfaat. Bahkan Bupati Semarang Mundjirin menilai pembagian PSKS masih belum tepat sasaran.

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, data PSKS memang harus direvisi. Sebab banyak keluhan karena warga miskin ada yang tidak menerima. Sehingga pihaknya meminta perangkat desa hingga Camat untuk mendata ulang dan jika dimungkinkan akan dilakukan pengajuan revisi. Kondisi tersebut disebabkan PSKS masih gunakan data lama yang surveinya sudah lima tahun lalu dan hingga kini belum ada pembaharuan. “Kami meminta seluruh desa hingga camat untuk mendata ulang warga secara menyeluruh baik yang kurang mampu hingga sudah mampu. Data itu akan kami gunakan untuk pengajuan revisi. Acuan kami untuk meminta ada perubahan data karena data yang digunakan lima tahun lalu. Secara pribadi saya merasa pembagian PSKS masih kurang tepat sasaran,” tutur Bupati Semarang Mundjirin, Selasa (2/12) kemarin.

Ditambahkan Bupati, data yang dibuat pihak desa maupun kecamatan itu selanjutnya akan diperiksa kebenarannya di lapangan. Sehingga tidak ada warga yang kurang mampu tidak menerima, sementara yang mampu justru menerima. Kasus seperti itu menurut Bupati disebabkan karena tidak dilakukan update data rutin. Sehingga memang perlu update setiap enam bulanan. “Setelah diferivikasi, data tersebut kami, usulkan segera ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Saya juga meminta update data secara rutin, sebab bisa saja ada warga miskin yang meninggal dunia, atau warga miskin sudah menjadi kaya atau bahkan sebaliknya yang kaya jadi miskin,” imbuhnya.

Bupati membeber bahwa jumlah warga miskin di Kabupaten Semarang menurun. Sebelumnya angka kemiskinan 10,7 persen saat ini menjadi 8,6 persen dari total penduduk di wilayahnya. Sementara itu data warga miskin yang masuk program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sekitar 270.000 kepala keluarga (KK), itupun masih kurang kuotanya 40.000 KK sehingga harus ditanggung Pemerintah Daerah.“Kalau melihat jatah PSKS hanya sekitar 19.074 KK, lah, itu bagaimana nanti kelanjutannya. Yang jelas akan segera kami koordinasikan dengan pusat. Mudah-mudahan bisa direvisi sebelum ada pembagian selanjutnya,” pungkasnya. (tyo/zal)