Pelanggaran Disiplin PNS Turun 50 Persen

148

DEMAK- Jumlah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Demak pada 2014 ini mengalami penurunan hingga 50 persen. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, pada 2013 tercatat ada 6 orang PNS melakukan pelanggaran disiplin. Dengan rincian, 3 orang dari struktural dan 3 orang lain dari fungsional.

Karena perbuatannya itu, mereka sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin kategori sedang dan berat. Sedangkan, untuk 2014, PNS yang melakukan pelanggaran ada 3 orang. Yakni, 2 orang dari fungsional dan 1 orang dari staf. Kepala BKD Demak, Windu Sunardi mengatakan, untuk mengatasi pelanggaran disiplin pegawai itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan langkan preventif dan persuasif sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Ini supaya PNS lebih profesional dalam menjalankan kinerjanya. Karena itu, perlu reward dan punishment,” ujar dia di sela peringatan Hari Korpri di Pendopo, kemarin.

Sekda Pemkab Demak, dr Singgih Setyono MMR mengungkapkan, anggota Korpri ada 8 ribu lebih, termasuk di instansi vertikal. Banyaknya PNS tersebut di setiap populasi diakui pelanggaran disiplin tetap ada. “Ada yang jelek, baik dan tengah-tengah. Meski demikian, dari tahun ke tahun terjadi penurunan sebagaimana yang tercatat di Inspektorat. Ada pelanggaran ringan, sedang dan berat. Yang berat misalnya terkait kasus penipuan. Tapi, kalau dilihat yang banyak itu pelanggaran ringan. Seperti tidak datang dan tidak izin lebih 3 hari berturut-turut,” jelas Sekda dr Singgih didampingi Kabag Humas Daryanto dan Kepala Disparbud M Ridwan, kemarin.

Terkait pejabat yang tersangkut kasus dugaan korupsi, utamanya bagi PNS yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, maka Pemkab Demak tetap memberikan motivasi terus menerus agar tetap tegar menghadapi masalah serta berupaya melakukan advokasi.

Bupati Dachirin Said dalam kesempatan itu mengatakan, ke depan dimungkinkan akan ada perampingan pejabat struktural. Ini berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, PNS diarahkan ke jabatan fungsional, seperti menjadi widyaiswara di Kantor Diklat. “Jadi, ini perlu diketahui bersama,” jelas bupati. Sementara itu, dalam peringatan Hari Korpri kemarin, panitia menggelar lomba tumpeng. Sebagai juara 1 adalah tumpeng buatan Bappeluh KP, kemudian juara 2 diraih RSUD Sunan Kalijaga. (hib/ric)