ILEGAL: Pembongkaran dilakukan karena pemilik bangunan tidak beriktikad baik menyelesaikan perizinan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat. (Adityo Dwi/Radar Semarang)
 ILEGAL: Pembongkaran dilakukan karena pemilik bangunan tidak beriktikad baik menyelesaikan perizinan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat. (Adityo Dwi/Radar Semarang)

ILEGAL: Pembongkaran dilakukan karena pemilik bangunan tidak beriktikad baik menyelesaikan perizinan. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat. (Adityo Dwi/Radar Semarang)

NGALIYAN – Bangunan dua lantai yang berisi 7 kios di Jalan Bukit (Silayur) Ngaliyan Semarang terpaksa dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP Linmas), Senin (1/12) kemarin. Pasalnya kios yang dibangun pada tahun 2013 lalu tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain itu, bangunan dua lantai yang hingga kini masih dalam proses pengerjaan mencapai 85 persen juga berdiri di tanah pemerintah yang rencananya untuk pelebaran jalan Ngaliyan-Mijen.

Dari pantauan Radar Semarang, puluhan petugas Satpol PP-Linmas Kota Semarang dengan dibantu satu alat berat backhoe untuk membongkar bangunan yang terletak dipinggir jalan. Meski tidak menimbulkan kemacetan, pembongkaran sempat menjadi perhatian masyarakat dan pengguna jalan.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P. Martanto mengatakan pembongkaran ini dilakukan karena bangunan kios telah menyalahi aturan dengan berdiri di atas lahan negara. Di samping itu pembangunan tersebut berdiri tanpa IMB. Hal ini melanggar terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung di Kota Semarang. ”Perlu diketahui bahwa, bangunan yang kami bongkar ini di samping tidak memiliki IMB juga berada di lahan negara,” ujarnya.

Menurut Endro, sebelumnya pemilik bangunan telah mendapat surat peringatan (SP) sebanyak 3 kali dari Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP). Selain itu, pihaknya juga telah melakukan rekom segel dari dinas terkait yang diharapkan pemilik bangunan melakukan pembongkaran sendiri. ”Kami juga memberikan waktu 7 kali 24 jam kepada pemilik bangunan supaya membongkar bangunan. Akan tetapi pemilik bangunan tidak mengindahkan peringatan akhir itu,” tegasnya.

Sementara, Staf Bimas Tata Kota Semarang Andi Wiriawan mengakui telah melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 pada tahun 2013 dan SP 4 pada tahun 2014 kepada pemilik bangunan. Hanya saja surat peringatan tersebut tidak mendapat respons dari pemilik bangunan. ”Selain tidak mengantongi izin, pembangunan juga memakan lahan negara yang rencananya akan dilakukan pelebaran jalan. Saat ini lebar jalan sekitar 26 meter untuk jalur kanan dan kiri. Sementara lahan negara di jalan tersebut sekitar 40 meter. Sehingga bangunan yang memakan lahan negara, terpaksa dibongkar,” tegasnya. (mg9/zal/ce1)