Satpol PP Kendal Hanya Miliki 30 Personel

155

KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal berencana menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdiri sendiri, tidak seperti saat ini yang masih terintegrasi dengan Kesbangpolinmas. Bahkan tak menutup kemungkinan ke depan Satpol PP menjadi setingkat dinas.

Personel Satpol PP Kabupaten Kendal tidak sesuai standar yang ada. Terlebih tahun depan pemerintah akan merencanakan keberadaan satpol PP akan berdiri sendiri berupa institusi. Hal tersebut disampaikan Agus Prakoso selaku Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kendal. Menurutnya, jumlah personel bagi pegawai Satpol PP sesuai standar aturan tiap daerah minimal mempunyai anggota sebanyak 100 hingga 150 orang. “Di tempat kita sendiri jumlah personil anggota Satpol PP hanya ada sebanyak 30 orang. Jadi sangat sedikit,” ujar Agus yang sebelumnya anggota Satpol PP Kendal.

Kabupaten Kendal yang mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 20, kata dia, keberadaan jumlah Satpol PP selaku penegak perda sangat terbatas. Makanya, guna mendukung kinerja pemerintahan personil Satpol PP setidaknya harus ada penambahan.

Dikatakan, belum lama ini pihaknya baru saja melakukan rapat paripura dengan anggota dewan Komisi A di gedung DPRD Kendal. Dari anggota dewan komisi A mengusulkan agar secepatnya dibuatkan laporan usulan. “Sebenarnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Satpol PP sangat berat. Sebab, selaku penegak perda mereka harus berhadapan dengan masyarakat luas. Tentunya dengan berbagai macam karakter masyarakat tidak sama. Terlebih jam kerja bagi mereka 24 jam,” tandasnya.

Agus menambahkan, saat ini Satpol PP secara administratif masih terintegrasi ke Kesbangpolinmas, meski dalam sistem operasi di lapangan sudah mandiri. Termasuk soal jumlah personel yang dimiliki saat ini masih jauh dari angka ideal.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kendal Sholikin membenarkan mengenai rencana adanya perubahan status. Bahwa nantinya Satpol PP tidak bergabung dengan Kesbangpolinmas. Sehubungan hal itu, menurutnya yang perlu diingat bahwa kondisi jumlah Satpol PP di Kendal juga sangat terbatas. Maka tidak ada salahnya, sebagai petugas penegak perda jumlah personel harus ditambah. Sebab berhubungan dengan masyarakat banyak.

Ekses perubahan status tersebut, tak bisa dipungkiri akan berimbas pada perlu dilakukannya penambahan jumlah personel Satpol PP, baik mereka yang akan bertugas di internal kantor maupun di lapangan. “Ya, itu pasti (perlu penambahan anggota). Makanya kami sudah menyarankan agar segera membuat surat usulan,” jelasnya.

Terpisah, Kasatpol PP Kendal Toni Ari Wibowo mengatakan dari jumlah 30 personel itu, dinilai masih sangat minim lantaran harus mengawasi ketentraman dan ketertiban (Trantib) di 20 kecamatan. “Memang tak proporsional. Idealnya, harus mencapai 150-an orang agar memudahkan menjalankan tugas. Saat ini, kami harus membagi konsentrasi mengawal bupati dan wakil bupati, penegakan Perda dan masalah lainnya yang dihadapi masyarakat,” katanya.

Berbekal jumlah anggota Satpol yang tak proporsional, dia akhirnya menerapkan skala prioritas dalam penegakan Perda. “Dengan keterbatasan personel, pekerjaan kami memang sangat padat setiap harinya. Kami harus melakukan penertiban reklame, membersihkan Pengemis, Gelandangan dan Orang Telantar (PGOT), mengurusi pedagang kaki lima (PKL), penertiban tempat karaoke yang tak berizin, tempat galian C yang tak berizin dan persoalan lainnya,” pungkasnya. (via/jpnn/ric)