Satpol PP Amankan Tujuh Alat Berat

120
DITERTIBKAN : Petugas melepas aki alat berat yang diduga untuk penambangan pasir, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
DITERTIBKAN : Petugas melepas aki alat berat yang diduga untuk penambangan pasir, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
DITERTIBKAN : Petugas melepas aki alat berat yang diduga untuk penambangan pasir, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)

MUNGKID– Penambangan alat berat di sejumlah bantaran sungai yang berhulu di Gunung Merapi masih berlangsung. Kemarin, Satpol PP menertibkan tujuh alat berat.
Alat berat itu beroperasi di kawasan Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan, Salam, Ngluwar, Muntilan dan Mungkid. Hanya saja operasi tersebut diduga bocor sehingga saat dirazia alat berat sedang tidak beroperasi.
“Kami akhirnya mengambil aki alat berat tersebut,” kata Kantor Satpol PP, Imam Basori, kemarin.

Operasi gabungan yang dilancarkan bersama Polres dan Kodim Magelang itu, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) menggandeng PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kabupaten Magelang, Andi Wibawa. Sehingga hasil razia bisa diproses secara hukum.

Pantauannya, tiga unit ditemukan di Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, satu unit di Desa Krinjing (Kecamatan Dukun) serta tiga unit di Desa Kapuhan (Kecamatan Sawangan).
“Aki kita sita sementara sebagai barang bukti,” kata dia.
Pelanggaran/tindak pidana penataan ruang tersebut diatur dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. “Akan kita proses terus,” ungkapnya.

Menurut dia, undang-undang itu mewajibkan setiap orang menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk itu harus memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang, termasuk memanfaatkan ruang untuk penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Magelang.
Imam Basori mengatakan, operasi terhadap penambangan bahan galian golongan C ini akan dilakukan terus secara intensif.

“Jika telah memenuhi unsur pasal-pasal yang disangkakan serta memiliki bukti permulaan yang cukup, maka akan ditingkatkan menjadi proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penataan ruang berdasakan UU Nomor 26 tahun 2007 atau berdasarkan undang-undang lainnya yang terkait,” katanya. (vie/lis)