Banyak kantor kelurahan di pinggiran Kota Semarang minim alias kekurangan pegawai. Sementara di beberapa kelurahan tengah kota dengan wilayah relatif sempit, justru kelebihan pegawai sehingga beban tugasnya lebih ringan. Lantas, bagaimana jalannya pemerintahan bisa efektif? Apakah ada rencananya persebaran pegawai?

SALAH satu kelurahan di Kota Semarang yang kekurangan pegawai adalah Kelurahan Podorejo, Ngaliyan, Kota Semarang. Hanya diisi oleh lima pegawai. Tentu saja, kelurahan yang terletak di pinggiran Kota Semarang bagian barat ini masih pincang dalam menjalankan tugas pemerintahan. Apalagi dalam kesehariannya, lima pegawai yang semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengelola sistem pemerintah dengan jumlah penduduk 6.072 orang. Terdiri atas 4.129 laki-laki dan 4.184 perempuan (pendataan bulan Oktober 2014).

Secara umum, roda pemerintahan di kelurahan tersebut tetap berjalan normal. Meski sebenarnya cukup terseok-seok karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Mau tidak mau, para pegawai bekerja serabutan, seperti istilah Jawa waton mlaku.

”Beruntung, lima pegawai itu terbantu adanya pegawai wiyata bakti di Kelurahan Podorejo. Di sini hanya lima pegawai PNS,” kata Staf Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) Kelurahan Podorejo, Yasin, 50, saat ditemui Radar Semarang di rumahnya, Minggu (30/11) kemarin.

Yasin mengakui, lima pegawai yang ada, harus bekerja maksimal meski sebenarnya pontang-panting. Akibatnya, pekerjaan apa pun bisa saja dikerjakan, meski bukan bidangnya. ”Ya harus bagaimana lagi, tahunya pekerjaan beres, semua pekerjaan kami kerjakan bersama-sama,” katanya.

Lima pegawai di Kelurahan Podorejo Ngaliyan itu, terdiri atas Lurah, Carik atau Sekretaris Kelurahan (Seklur), Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Staf Kasi Kesos. ”Aktivitas harian lima pegawai tetap ini, cukup sibuk. Harus rapat koordinasi sana-sini baik di tingkat kecamatan maupun Pemkot Semarang. Tak jarang, pekerjaan teknis di kelurahan keteteran,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Yasin, di Kelurahan Podorejo ada dua posisi jabatan yang kosong, yakni Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) dan Kepala Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Trantip). Akibat kekosongan tersebut, Yasin dibantu tiga tenaga wiyata bakti yang harus mem-back up semua pekerjaan.

Selain itu, Yasin merupakan satu-satunya pegawai tetap yang asli kelahiran Podorejo. Sehingga dianggap mengetahui persis seluk-beluk persoalan masyarakat Podorejo. ”Empat pegawai tetap yang lain, bukan penduduk asli Podorejo. Tinggalnya juga tidak di sini,” katanya.

Yasin mengakui, jika semua jenis pekerjaan dikerjakan dirinya seorang diri, tidak mungkin bisa maksimal. ”Kami sangat terbantu atas adanya tiga pegawai tenaga wiyata bakti di sini. Bahkan, kalau tidak dibantu tenaga wiyata, kantor kelurahan mungkin bisa tutup,” katanya.

Ironisnya, tiga tenaga wiyata bakti, masing-masing; Abdul Hakim, 34, sebagai wiyata bakti pembantu umum; Nur Hidayati, 32; dan Anik Setiyawati, 32, tidak mendapat honor dari pemerintah. Mereka murni bekerja tanpa diberi gaji. ”Tidak ada anggaran gaji untuk wiyata bakti dari pemerintah. Sudah diusulkan tapi memang belum ada hasil,” ungkap Yasin.

Berapa gaji para wiyata bakti? Penjelasan Yasin sangat mengagetkan. Untuk Abdul Hakim hanya Rp 150 ribu per bulan, sedangkan Nur Hidayati dan Anik Setiyawati masing-masing hanya Rp 50 ribu per bulan. ”Selama ini, wiyata bakti diberikan sangu oleh pak lurah secara pribadi. Itu pun bukan gaji, istilahnya uang buat beli sabun saja,” katanya.

Padahal hampir semua jenis pekerjaan atau persoalan masyarakat di-back up oleh tiga tenaga wiyata bakti tersebut. Jam kerja di kelurahan mulai pukul 07.00 hingga pukul 15.00, Senin-Jumat. Hal yang dikerjakan mulai dari pengurusan pendataan bantuan, pendataan rakyat miskin, pendataan warga cacat, kematian, mengurus nikah, KTP dan persoalan masyarakat yang lain. ”Kesos ini ujung tombak, tapi malah kosong,” katanya.

Ditanya mengenai berapa jumlah ideal yang dibutuhkan untuk Kelurahan Podorejo? Yasin mengatakan, minimal posisi jabatan yang ada terisi penuh. ”Kemudian masing-masing Kasi idealnya memiliki 1 atau 2 orang staf. Itu mungkin bisa disebut ideal,” katanya.

Mau tidak mau, dalam kondisi seperti sekarang, para pegawai kelurahan harus mengupayakan bekerja secara maksimal. ”Permintaan dari pemkot seperti apa, kami berusaha menjalankan secara maksimal. Sedikit banyak, kekurangan personel tetap mengganggu kinerja,” terang Yasin.

Menurutnya, secara umum, Kelurahan Podorejo tidak tertinggal. Saat ini telah berkembang pesat. Mulai akses jalan ke Kelurahan Podorejo telah mulus beraspal. Baik arah masuk dari Mangkang, maupun arah masuk dari samping LP Kedungpane Ngaliyan. Karakteristik masyarakatnya semi perkotaan, mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani. Terkait pendidikan juga cukup berkembang. Sedikitnya terdapat enam sekolah berdiri di kelurahan tersebut.

Keenam sekolah tersebut masing-masing; 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SMP, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bagimu Negeri. Selain itu, memiliki sebuah pondok pesantren bernama Mamba’ul Huda. Ketersediaan sejumlah sekolah tersebut membantu mengentaskan masyarakat dalam hal pendidikan. Meski harus diakui, latar belakang pendidikan masyarakat secara umum masih terbilang rendah. ”Sarjana juga banyak, tapi banyak juga sarjana asli sini yang kemudian tinggal di luar daerah setelah menikah,” katanya.

Dikatakan Yasin, kendala berat yang dihadapi saat ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam program kelurahan. ”Bahkan sulit sekali memilih Ketua RT. Sudah ditunjuk oleh warga di sekitar tempat tinggalnya saja, tidak mau. Jadi ketua RT itu takut,” kata pria yang dulu wiyata 9 tahun dan baru diangkat PNS sejak 2009 silam.

Yasin melanjutkan, Kelurahan Podorejo memiliki sebanyak 54 RT dan 12 RW. Terdiri atas 8 dukuh, masing-masing; Dukuh Kaliancar (RW 1/RW 2), Dukuh Pondok Jurang (RW 10), Dukuh Grujugan (RW 6 dan RW 7), Dukuh Pada’an (RW 4), Dukuh Sebeluk (RW 5), Dukuh Suruan (RW 8), Dukuh Palir (RW 3), dan Dukuh Perumnas (RW 9, 11, 12).

Dijelaskan Yasin, sebagian Ketua RT di Kelurahan Podorejo dalam kondisi sulit membaca dan pasif untuk sekadar bicara di hadapan publik. Terutama yang asli perkampungan. ”Kalau warga perumahan rata-rata berlatar belakang pendidikan tinggi, sehingga administrasinya lebih bagus. Warga asli kampung itu melihat, jadi RT itu rekoso,” katanya.

Misalnya ada pendataan terkait jumlah warga cacat berapa, warga miskin berapa, itu saja sudah kesulitan. ”Bahkan mau mengumpulkan warga saja nggak bisa. Masih banyak SDM yang rendah. Kami menghadapi persoalan warga memang tidak mudah,” tuturnya.

Misalnya, raskin (beras miskin) sebulan sekali, yang pembagiannya dituntut kerja cepat dan tepat waktu kepada 169 warga miskin yang terdata. Raskin di kelurahan tersebut diantar ke masing-masing dukuh. ”Kami mengantar ke masing-masing dukuh, karena lokasinya jauh, dibatasi dengan hutan-hutan. Kalau warga mengambil di kantor kelurahan, kasihan jauh. Makanya kami ngalahin mengantar agar lebih tepat waktu,” katanya.

Namun Yasin mengaku senang bisa berjuang di Kelurahan Podorejo. Kunci yang selalu dipakai selama ini adalah kualitas koordinasi dengan partner kerja. ”Kami menggelar rapat kondisional, ketika harus bergerak cepat, kami koordinasi langsung. Bagi tugas, semua beres. Prinsipnya, semua pekerjaan kami buat enjoy. Kesulitan pasti teratasi,” katanya.
Hal paling berkesan dan menyenangkan bagi Yasin adalah saat apa yang dibebankan kepadanya berhasil diselesaikannya dengan lancar. ”Misalnya membantu mengupayakan kursi roda untuk orang cacat. Saya sangat senang ketika upaya membantu masyarakat itu berhasil. Sebaliknya, dukanya kalau berusaha membantu masyarakat, tapi tidak berhasil,” imbuhnya.

Buang Sampah Sembarangan
Salah satu persoalan yang dihadapi Podorejo saat ini adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat, terutama dalam hal membuang sampah. ”Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Kami sudah berkali-kali melakukan sosialisasi terkait pembuangan sampah. Namun sampai saat ini masih parah,” katanya.
Bahkan belakangan, Podorejo disediakan sebuah truk kontainer sampah yang diajukan oleh mahasiswa KKN di kelurahan tersebut. Kontainer yang mangkal tersebut dari Pemkot, khusus disediakan untuk menampung sampah. ”Namun lagi-lagi, warga banyak yang buang sampah sembarangan. Bahkan sudah dikasih kontainer tempat buang sampah. Warga malah buang di sekitar kontainer. Sulitnya bukan main, barangkali ini butuh sosialisasi lagi agar masyarakat sadar lingkungan,” imbuhnya.

Salah satu tenaga wiyata bakti, Abdul Hakim mengaku, telah terbiasa menjalani pekerjaannya di Kelurahan Podorejo. Setiap pekerjaan dijalani dengan ikhlas. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia juga menjadi petani. ”Semua pekerjaan di kelurahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, saya bisa saja turut membantu mengerjakannya. Mulai menjaga kantor, buka-tutup, hingga membantu pendataan warga,” katanya. (mg5/ida/ce1)
Pegawai Wiyata Digaji Uang Beli Sabun