TERIMA KASIH : Seorang warga mencairkan anggaran PSKS di Kantor Pos Mungkid, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)
TERIMA KASIH : Seorang warga mencairkan anggaran PSKS di Kantor Pos Mungkid, kemarin. (MUKHTAR LUTFI/Radar Kedu)

MUNGKID– Sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Magelang menuntut revisi data penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Pasalnya, program kompensasi kenaikan harga BBM itu dianggap tidak tepat sasaran.

Kepala Urusan Pembangunan Desa Ngadirojo, Tutus Muryanto menjelaskan, bantuan PSKS ini memang sangat baik dan bermanfaat bagi warganya. Hanya saja, bantuan semacam ini dan bantuan lain dari pemerintah beberapa waktu lalu, seperti BLSM atau BLT kerap menuai cibiran dari segelintir warganya.

“Yang pasti ada kecemburuan sosial karena si A dapat, sementara si B tidak dapat. Padahal secara ekonomi sama-sama tidak mampu,” ujar Tutus saat ditemui di Kantor Pos Secang, kemarin.

Tutus berharap data dari petugas Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 itu bisa diperbaiki lagi. Karena, pastinya ada perubahan dari segi ekonomi di masyarakat. Meski demikian, dia menilai kesenjangan itu masih dalam taraf wajar dan belum berdampak secara signifikan.

“Kalau ada data yang baru bisa diperbaiki sehingga sasaran program pemerintah bisa tepat. Namun, sampai sekarang wajar-wajar dan aman-aman saja,” ungkapnya.

Perangkat Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kasyono mengatakan hal yang sama. Akibat pendataan yang buruk dia kerap jadi sasaran kemarahan warga.

Padahal, katanya, pendataan itu tidak pernah melibatkan perangkat desa. “Saya mendesak untuk direvisi dan melibatkan perangkat desa hingga pengurus RT,” harapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adi Yanto mengatakan, pendataan penerima manfaat program ini harus segera diperbaiki. Apalagi, pendataan tersebut merupakan produk lama. “Penerima BLT dan program ini masih sama. Padahal, harus selalu di-update sesuai kondisi kekinian,” katanya.

Di sisi lain, dia mengapresiasi semangat gotong royong warga yang masih tinggi. Meski kekurangan mereka rela dipotong uangnya untuk dibagikan warga lain yang juga membutuhkan. “Semangat ini perlu dicontoh pejabat-pejabat kita,” katanya.

Sementara itu, Kasdi, salah satu penerima PSKS menjelaskan, bantuan yang didapatkannya senilai Rp 400 ribu itu, nantinya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia menjelaskan, meskipun bersifat simpanan, dia tetap mengambil seluruh uang itu karena desakan kebutuhan hidup. “Saya akan membeli kebutuhan sehari-hari dengan uang ini. Tidak ada yang saya simpan wong saya juga kekurangan,” ujar warga Dusun Gesaran, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang ini.

Setiap hari, Kasdi yang bekerja sebagai buruh tani ini tidak bisa menggantungkan pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Upahnya yang kurang dari Rp 500 ribu per bulan membuatnya menjadi “pelanggan” kartu dan program sosial pemerintah. “Sudah beberapa kali dapat bantuan serupa,” ujar Kasdi.

Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 90.150 keluarga di Kabupaten Magelang mendapatkan dana PSKS, mulai Rabu (26/11) lalu. Mereka nantinya akan mendapatkan dana Rp 200 ribu per bulan dari pemerintah. Namun, untuk pencairan kemarin, mereka mendapatkan dana selama dua bulan atau Rp 400 ribu.

Kepala Bidang (Kabid) Potensi dan Pelayanan Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kabupaten Magelang, Dian Hermawan menjelaskan, penyaluran hari pertama berjalan lancar. Meskipun, dia menyebutkan ada antrean cukup panjang di beberapa kantor pos. “Namun, alhamdulilah berjalan lancar. Kami juga tidak mendapatkan laporan dari petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) terkait kendala,” katanya.

Penyaluran bantuan tersebut ditargetkan bisa selesai pada awal Desember mendatang. Dia juga mengimbau agar masyarakat tetap bijak menggunakan uang tersebut. Apalagi, uang tersebut merupakan bantuan pemerintah yang bersifat simpanan, sehingga warga diminta tidak mengambil semuanya. (vie/ton)