APBD Jateng Belum Prorakyat

122

GEDUNG BERLIAN – DPRD Jateng mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng 2015 senilai Rp 17,09 triliun. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2015 yang hanya Rp 16,5 triliun. Meski demikian, APBD yang disahkan ini masih belum bisa menyejahterakan rakyat Jateng.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, ada perubahan jumlah dalam APBD 2015 di Jateng. Sebab, setelah dilakukan pembahasan ada sejumlah pos yang diubah dan dioptimalisasi. Ia berharap agar APBD 2015 segera diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan di Jateng.

”Saya berharap agar semua bisa segera diimplementasikan untuk pembangunan di Jateng,” katanya kepada Radar Semarang.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Maruf, menilai, APBD Jateng 2015 masih belum bisa menyejahterakan rakyat. Angka APBD 2015 senilai Rp 17,09 triliun masih kecil dibandingkan jumlah penduduk Jateng yang mencapai 34 juta jiwa.

”Coba Rp 17,09 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Jateng, maka angkanya masih sangat kecil,” ujarnya
Politisi PAN ini menambahkan, jika hanya mengandalkan APBD, maka akan sulit mengentaskan penduduk miskin di Jateng yang jumlahnya mencapai 4,83 juta jiwa. Untuk itulah, kata dia, harus ada dukungan dengan dana-dana dari APBN dan APBD kabupaten/kota.

”APBD 2015 masih didominasi belanja tidak langsung, dan untuk kepentingan birokrasi,” bebernya.
Rapat paripurna pengesahan APBD Jateng 2015 kemarin dipimpin oleh Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi didampingi empat wakil pimpinan dewan serta dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Dewan menetapkan RAPBD Jateng 2015 menjadi APBD dengan perincian pendapatan daerah senilai Rp 17,09 triliun dan belanja daerah senilai Rp 17,33 triliun. Pembiayaan daerah, terdiri atas penerimaan daerah Rp 450 miliar dan pengeluaran daerah Rp 210 miliar. Sehingga pembiayaan netto senilai Rp 240 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) nihil.

”Setelah APBD 2015 disetujui, paling lama tiga hari gubernur harus menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah untuk mendapatkan evaluasi,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Nur Sa’adah. (fth/aro/ce1)