4 RS Swasta Tolak KSS

137

SEMARANG – Program Kartu Semarang Sehat (KSS) yang diluncurkan Pemkot Semarang beberapa hari lalu direspons negatif oleh sejumlah rumah sakit swasta di Kota Semarang. Setidaknya, empat rumah sakit swasta menolak bekerja sama dengan Pemkot Semarang. Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Ngargono.

Dikatakan, sampai saat ini masih terdapat 4 rumah sakit swasta di Kota Semarang yang belum bekerja sama dengan Pemkot Semarang terkait program KSS untuk warga miskin tersebut. Tentu saja, belum adanya kerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga miskin ini disesalkan banyak pihak. Apalagi keempat rumah sakit swasta tersebut terbilang besar. Adapun keempat rumah sakit swasta tersebut, sebut Ngargono, adalah RS Elisabeth, RS Telogorejo, RS Colombia Asia dan RSIA Hermina.

”Kami menyesalkan kalau masih ada pasien warga miskin pemegang KSS yang memperoleh perlakuan diskriminatif. Kami sangat berharap Pemkot Semarang bisa mengurai permasalahan tersebut, sehingga semua rumah sakit di Semarang bisa menerima seluruh pasien yang butuh pertolongan kesehatan,” ungkap Ngargono kepada Radar Semarang, Jumat (28/11).
Ngargono menduga, keengganan keempat rumah sakit swasta bekerja sama dengan Pemkot Semarang dalam melayani pasien pemegang KSS lantaran proses pencairan anggaran atau klaim yang berbelit-belit.

Bussiness Marketing Communication Manager RS Telogorejo Semarang Octdy Hendrawan saat dikonfirmasi mengaku, rumah sakitnya belum menerima secara langsung sosialisasi mengenai petunjuk teknis serta prosedur dari program Kartu Semarang Sehat tersebut. Baik dalam penerimaan pasien, hingga tata cara penagihan klaim ke Pemkot Semarang. Namun pihaknya mengelak jika RS Telogorejo merupakan salah satu dari empat rumah sakit swasta yang menolak bekerja sama dengan pemkot terkait program KSS.

”Kita belum ada komunikasi yang jelas dengan pihak Pemkot Semarang terkait masalah klaim pembayaran KSS yang harus menunggu proses APBD. Meski begitu, kami sudah menyiapkan prosedur untuk penerimaan pasien, tinggal membuat kesepakatan saja,” terangnya kepada Radar Semarang.

Hal senada diungkapkan Kepala Humas RS Elisabeth, Probowatie Tjondronegoro. Pihaknya hingga kini juga belum mengetahui bagaimana implementasi KSS tersebut. “”Aturan KSS seperti apa kita belum mendengar, dan belum diberikan sosialisasi. Sehingga kita belum berani mengatakan menolak atau menerima,” ujar Probo.

Menurut Probo, seharusnya dalam hal ini pemkot lebih aktif dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan bentuk pelayanan publik. Untuk BPJS kesehatan, pihaknya hingga kini masih melayani.

Manajer Operasional RS Columbia Asia Semarang Dewi Febrianti juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada pengarahan dan penjelasan tentang bagaimana penggunaan Kartu Semarang Sehat tersebut.

”Kok saya malah baru dengar ada hal seperti ini ya. Seharusnya kalau memang KSS itu sudah dibagikan ke masyarakat, maka tugas pemkot maupun Dinas Kesehatan harus memberikan sosialisasi kepada RS swasta. Kita sendiri saja belum tahu bagaimana alur-alur pelayanan dalam KSS ini,” terang Dewi Febrianti.

Sedangkan untuk peserta BPJS Kesehatan, pihaknya mengakui jika selama ini belum bisa melayani. Sebab, hingga kini status kelas RS yang seharusnya sudah diberikan ke RS Columbia Asia belum jelas.

Terpisah, Kasi Promosi Kesehatan dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Endang Sulistiyanti, mengatakan, untuk pendistribusian Kartu Semarang Sehat, pihak Dinas Kesehatan Kota Semarang akan melibatkan 37 puskesmas di Semarang.

”Ini sebagai pendamping dari KIS, karena sebagian warga miskin di Kota Semarang kan belum ter-cover program pemerintah pusat itu,” katanya. KSS ini, lanjut dia, melayani masyarakat peserta program Jamkesmaskot. (ewb/aro/ce1)