BANYUMANIK – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengakui pasca peluncurkan Kartu Semarang Sehat (KSS) beberapa waktu lalu, kartu tersebut belum dapat meng-cover seluruh warga miskin. Pasalnya, data mengenai jumlah warga miskin di Kota Semarang antara BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Semarang tidak sama. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya Bappeda Kota Semarang, Dwi Arti Handayani, Kamis (27/11).

Karena perbedaan data itu, Dwi menyatakan mungkin masih ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilik KSS. ”KSS ini kan tujuannya untuk memudahkan warga miskin supaya mendapat pelayanan kesehatan. Anggaranya ya dari APBD Kota Semarang. Jadi, mereka yang tidak tertampung di Jamkesmas, akan kita bekali dengan KSS. Tapi perlu diketahui terdapat perbedaan data jumlah warga miskin antara BPS dan Bappeda yang menyebabkan jumlah warga miskin menjadi tidak sinkron,” jelas Dwi.

Pendataaan BPS dan Bappeda memiliki mekanisme yang sangat berbeda. BPS mendata warga miskin berdasarkan 14 indikator, sementara Bappeda hanya 7 indikator. Namun hasil yang didapat ternyata menunjukkan jumlah warga miskin jauh lebih banyak di data Bappeda ketimbang data BPS.

Data terakhir BPS menunjukkan jumlah warga miskin hanya sekitar 5 persen dari seluruh penduduk Kota Semarang. Sementara dari Bappeda setelah melakukan pendataan pada 2013 lalu menunjukkan jumlah warga miskin Semarang sekitar 21,5 persen atau sebesar 373.978 jiwa. Selain itu, perbedaan rentang waktu pendataan juga disinyalir menjadi penyebab kerancuan data ini. BPS sendiri melakukan pendataan tiga tahunan, sementara Bappeda setiap dua tahunan.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengaku, meski sudah ada Jamkesmas maupun Jamkesmaskot, pengaduan terhadap tidak ter-cover-nya warga miskin selalu ada. Politisi PDIP ini menyarankan masyarakat agar lebih bersabar dulu. Untuk sementara masyarakat bisa menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Namun penggunaan SKTM ini pun sering disalahgunakan di lapangan. Yakni, dengan munculnya orang-orang yang sebetulnya tidak layak, namun malah memiliki.

”Ya itu Sumaker. Sugih Macak Kere. Memang itu ada dalam masyarakat kita. Kalau sudah begini ya kami mengimbau kepada kelurahan agar selektif mengeluarkan SKTM. Jangan hanya karena punya kedekatan atau karena pengaruh tertentu, SKTM bisa mudah keluar kepada yang tidak benar-benar membutuhkan. Kami berharap sekali KSS ini dapat menjangkau kebutuhan masyarakat miskin untuk mendapat layanan kesehatan yang layak,” tandasnya.

Pada bagian lain, pengguna BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta di Kota Semarang mayoritas justru dari golongan mampu. Octdy Hendrawan, BMC Division Manager RS Telogorejo membenarkan hal itu. Octdy mengatakan, hingga saat ini dari data di RS Telogorejo, pengguna BPJS Kesehatan merupakan masyarakat kategori mampu. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengguna BPJS Kesehatan yang masuk untuk kategori BPJS Kesehatan kelas 3, tapi mayoritas pengguna BPJS Kesehatan kelas 1, atau paling tidak kelas 2. ”Itu data kita pada tahun ini. Meski begitu, kita tetap memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya saat ditemui Radar Semarang, Kamis (27/11).

Octdy mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan keterangan yang jelas perihal kesepakatan teknis untuk BPJS. Ia juga menyebutkan kendala lain, yakni belum adanya komunikasi yang jelas dengan pihak Pemkot Semarang terkait masalah klaim pembayaran KSS yang harus menunggu proses APBD. ”Hingga saat ini belum ada konfirmasi teknis yang benar terkait dengan penerapan Kartu Semarang Sehat dan Kartu Indonesia Sehat. Tapi kami sudah menyiapkan prosedur untuk penerimaan pasiennya,” tandasnya. (ewb/aro/ce1)