Penegak Hukum Masih Tebang Pilih

254

MANYARAN – Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Muhammad Abdul Syukur Ghani atau Hamas Ghani dihadirkan sebagai saksi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (26/11) kemarin. Dalam perkara kasus dugaan korupsi asuransi fiktif APBD Kota Semarang 2003 jilid IV dengan terdakwa 14 mantan agggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang periode 1999-2004. Namun lantaran salah satu dari majelis hakim berhalangan, sidang urung digelar dan ditunda.

Terhadap penundaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang Dadang Suryawan terlihat sedikit kecewa. Sebab, untuk menghadirkan saksi tersebut cukup sulit lantaran harus meminta izin pihak Lapas Sukamiskin Bandung di mana yang bersangkutan ditahan. ”Mau gimana lagi. Pihak terdakwa merasa keberatan untuk dilanjutkan. Semestinya kami juga keberatan jika harus ditunda,” ungkapnya usai persidangan.

Sementara itu, Hamas Ghani saat ditemui wartawan juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, sidang harus tetap dilanjutkan karena masih ada dua hakim yang menjadi anggota majelis. ”Percuma saya datang dari jauh, jika ternyata ditunda. Minggu depan saya diminta ke sini lagi. Jika dibatalkan lagi, saya sudah tidak mau lagi (datang),” ujarnya.
Disinggung perkara korupsi Asuransi Fiktif yang menjeratnya dan juga anggota dewan lainnya, Hamas menyatakan bahwa penegak hukum masih tebang pilih. Sebab, tidak semua anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004 yang menerima dana bantuan premi asuransi Dana Sejahtera Abadi sebesar Rp 38,4 juta itu dipidanakan.

”Buktinya tiga orang dari mereka belum juga dijadikan tersangka. Mereka adalah Murdoko, Murniati, dan Jawadi Herisuprapto. Selain itu, Wali Kota Semarang (Sukawi Sutarip) saat itu yang menerbitkan surat keputusan (SK) Nomor 842.3/016 tentang pemberian bantuan biaya asuransi jiwa kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2003 tidak diproses hukum,” ungkapnya sedikit kecewa.

Dijelaskan, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil audit investigatif antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Polrestabes Semarang tertanggal 27 Oktober 2004 disebutkan bahwa mereka disebut sebagai pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas anggaran belanja rutin DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2003. ”Bagaimana tidak dikatakan tebang pilih,” keluhnya.

Untuk diketahui, dalam perkara ini, 14 terdakwa yakni Leonard Andhik Suryono, Sugiono, Sri Munasir, Fajar Hidayati, Rudy Soehardjo, Bambang Suprayogie, Ahmad Munif, Siti Markamah, Adhi Kuntoro, Herman Yoostam, Idris Imron, Heru Widiyatmoko, Otok Riyanto, dan Zaenuddin Bukhori menyatakan bahwa mereka hanyalah korban. Mereka berdalih pimpinan mereka yakni Hamas Ghani adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab karena tanpa hak telah membatalkan asuransi tanpa sepengetahuan anggota.

Hamas Ghani sendiri telah divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan Kasasi Mahkamah Agung. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani sisa hukuman dua bulan penjara di Lapas Sukamiskin Bandung. (fai/ida/ce1)