KEMBALI BERGOLAK: Upaya pengosongan pedagang Pasar Kanjengan Blok C dan D yang terus berlarut-larut. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

KEMBALI BERGOLAK: Upaya pengosongan pedagang Pasar Kanjengan Blok C dan D yang terus berlarut-larut. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

BALAI KOTA – Puluhan Para pedagang Kanjengan yang berjualan di Blok C dan D kembali mengadu ke Wali Kota Semarang. Pasalnya, pedagang resah mendapat desakan dari PT Pagar Gunung Kencana (PGK) untuk mengosongkan blok tersebut. Bahkan, surat permintaan untuk angkat kaki tersebut sudah dilayangkan PT PGK hingga lebih dari 10 kali. Para pedagang enggan meninggalkan Pasar Kanjengan lantaran belum menemukan tempat relokasi yang tepat, serta mengklaim masalah pengosongan Pasar Kanjengan masih dalam perkara di pengadilan.

Pedagang emas di Blok C, Sri Suhartiningsih, 50, mengakui resah dengan adanya desakan dari PT PGK tersebut. Menurutnya, selama hampir 4 tahun, permasalahan Pasar Kanjengan belum ada solusinya.

”Pedagang didesak terus melakukan pengosongan. PT PGK selalu menyurati dan maunya bangunan ini dibongkar. Padahal masalah itu kan belum selesai. Masih dalam persidangan di pengadilan,” ungkapnya kepada Radar Semarang, Rabu, (26/11).

Karena hal itulah, para pedagang berkeinginan menemui Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dengan tujuan supaya ada solusi terkait permasalahan tersebut. Akan tetapi, hingga kemarin, wali kota belum berhasil ditemui. ”Tadi (Rabu, 26/11, kemarin, Red) pedagang katanya suruh menghadap ke Pak Wali Kota. Akan tetapi, beliaunya belum bisa menemui. Kami hanya ditemui Pak Sekda (Adi Trihananto) dan dinas pasar,” katanya.

Dalam pertemuan dengan Sekda, para pedagang menyampaikan secara singkat keinginannya untuk tetap berdagang di Blok C dan D. Mereka juga dengan kukuh menolak rencana relokasi serta pembongkaran kedua bangunan blok pasar tersebut. Namun setelah pemkot memberi penjelasan, dan menawarkan sejumlah tempat alternatif untuk relokasi, pedagang malah tidak berani mengambil keputusan.

”Ketua kami tidak ada (tidak ikut), sementara kami sendiri tidak berani mengambil keputusan. Kami hanya menyampaikan merasa selalu waswas kalau ada pembongkaran,” kata seorang pedagang, Agus S, yang ikut dalam pertemuan.

Karena itu, lanjut Agus, pertemuan tersebut akhirnya hanya berlangsung sekitar 15 menit, dan tidak menghasilkan apa pun bagi kedua pihak. Para pedagang menyatakan berencana kembali meminta audiensi dengan pemkot untuk membicarakan masalah ini.

Ketua Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Kanjengan Maryanto mengatakan hal sama. Tujuan pedagang menemui wali kota karena pihaknya merasa resah dengan adanya surat desakan dari PT PGK terkait pengosongan bangunan Pasar Kanjengan Blok C dan D. Padahal para pedagang berkeinginan supaya tetap berjualan di tempat tersebut.

”Di sana kan ada blok A sampai F. Kenapa yang dioyak-oyak hanya pedagang di blok C dan D? Sepertinya ini kan ada kepentingan tertentu. Apalagi masalah ini masih dalam persidangan,” keluhnya.

Kuasa Hukum Pedagang Pasar Kanjengan, Slamet Haryanto mengatakan, para pedagang berkeinginan melakukan audiensi dengan pemerintah, khususnya Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk duduk bersama mencari solusi terkait permasalahan ini. Hanya saja sampai sekarang belum pernah ditemui.

”Keinginan pedagang seperti itu, melakukan audiensi dengan Pak Wali. Beliau kan selaku yang mengambil kebijakan. Hanya saja, pada pertemuan yang menemui Pak Sekda, Dinas Pasar dan dinas lainnya,” terangnya.

Slamet juga mengakui, permasalahan tersebut hingga kini belum rampung, bahkan pihak PT PGK juga menyerahkan kembali kepada pemkot, karena tidak bisa melanjutkan pembongkaran.

”Sehingga masing-masing pihak antara pedagang, PT PGK dan pemkot menempuh permasalahan itu pada jalur hukum. Sekarang ini permasalahan masih proses, dan belum ada kelanjutan,” katanya.

Pihaknya berharap, nantinya ada pertemuan bersama antara pedagang dengan pemkot menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi pemerintah juga bisa memberikan yang terbaik kepada para pedagang yang telah lama menempati bangunan tersebut.

”Para pedagang menempati bangunan tersebut sejak 1974. Pedagang juga membayar retribusi. Sehingga kalau nantinya tempat tersebut dibongkar, hendaknya pedagang disiapkan tempat relokasi yang layak dan tidak jauh dari lokasi bangunan. Kalau bisa pembongkaran dilakukan salah satu bangunan dulu, sehinga bisa bergantian,” harapnya.

Usai audiensi dengan pedagang, Sekda Kota Semarang Adi Trihananto menjelaskan, pedagang Blok C dan D Pasar Kanjengan beberapa waktu lalu berkirim surat kepada wali kota, yang isinya memohon audiensi pada 31 Oktober terkait nasib pedagang. Tapi karena kesibukan wali kota, akhirnya agenda tersebut ditugaskan kepada sekda.

“Dan baru hari ini saya bisa menemui. Dalam pertemuan ini belum bisa bicara banyak, tapi pemkot tetap memikirkan nasib pedagang. Harus kita fasilitasi untuk mencari titik tengah,” terang sekda.

Menurut Adi, kasus ini sudah berulang-ulang, padahal sudah keluar keputusan hukum dari Pengadilan Negeri. Pihaknya berharap pedagang bisa bekerjasama melaksanakan keputusan hukum itu dengan baik. Setelah itu, pemkot akan melakukan penataan pedagang agar bisa berdagang dengan lebih baik. Setelah audiensi tidak membuahkan hasil, pihaknya menyerahkan kepada Dinas Pasar untuk berdialog lebih intensif terkait tempat relokasi.

“Dua tahun yang lalu saat saya masih di Bagian Asisten, pedagang (Blok C dan D) sudah kita data, dan ditawari tempat relokasi. Saat itu kita beri alternatif tiga tempat, yakni di gedung parkir Johar, Pasar Dargo, dan Pasar Induk Raharja (Pasindra). Tapi, mereka menolak, bahkan melakukan upaya hukum hingga ke tingkat kasasi, tapi keputusan itu tetap tidak berubah,” terangnya. Bahkan terkait masalah itu pemkot juga sempat didatangi Komnas HAM. “Tapi kita sampaikan semuanya, tidak ada pelanggaran yang kita lakukan,” katanya.

Sekda berharap, nantinya ketika beraudiensi dengan Dinas Pasar, pedagang bisa memahami permasalahan ini, dan bisa mencari tempat relokasi pengganti yang sesuai dan tidak melanggar ketentuan.

“Kita ajak rembugan bareng, kita tata tempatnya di mana, asal tempatnya tidak pelanggaran dan masih di dalam kewenangan pemkot kita akan fasilitasi, biar bangunan itu diserahkan pemkot dalam kondisi kosong, tahun berikutnya pemkot akan bangun kembali,” ujarnya.

Menurutnya, tawaran yang sangat realistis yakni di gedung parkir. Jika memang berkenan, pemkot akan memberikan fasilitas lapak, mengingat kondisi gedung tersebut hanya los, tidak ada sekat. Untuk Pasar Dargo saat ini sudah ditempati sebagian pedagang Kartini. Namun menurut Adi, masih memungkinkan untuk ditempati pedagang Kanjengan.
“Mereka mau kemana kita fasilitasi di tiga tempat tadi, solusi paling mudah di gedung parkir karena kewenangannya berada di pemerintah kota. Tapi, kemarin sudah tidak diputuskan, jadi kita tidak persiapkan anggaran untuk membuat lapak,” jelasnya.

Dia menegaskan, pada prinsipnya keputusan pengadilan harus tetap dijalankan. “PGK wajib mengembalikan bangunan itu dalam kondisi kosong, sesuai kontrak perjanjiannya dulu. Jadi kalau bnagunan itu dibongkar, isi di dalamnya harus dikeluarkan dulu,” imbuhnya.

Sebelumnya, pihak pemilik bangunan (PGK) memasang target pembongkaran paling lambat tanggal 15 November 2014. “Kita sedang melakukan persiapan. Paling lambat tanggal 15 November (bangunan sudah dibongkar),” tegas kuasa hukum PGK, Krisworo, kepada Radar Semarang, beberapa waktu lalu (29/10). Namun kenyataannya, hingga akhir November ini, pembongkaran belum direalisasikan. (mg9/zal/aro/ce1)