MANYARAN–Setelah satu pekan menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenalin) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A, mantan Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, kembali sumringah. Terdakwa kasus dugaan korupsi bantuan subsidi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar 2007-2008 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini, kembali hadir dalam sidang kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (25/11).

Jika pekan sebelumnya Rina hadir menggunakan kursi roda dan terlihat pucat dan lemas, tidak terjadi kali ini. Dengan mengenakan setelan dress warna hijau dipadu blazer warna hitam, Rina terlihat segar bugar dan dalam kondisi sehat. Bahkan usai mengikuti persidangan, ia masih terlihat fresh sembari melempar senyuman kepada siapapun di ruang sidang. “Iya sudah sehat. Sudah cantik gini kok,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan perihal kondisinya.

Dalam sidang lanjutan yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto itu mengagendakan pemeriksaan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebanyak tiga orang didatangkan. Adalah Budi Harjo (auditor madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah), Prof Dr Yos Johan Utama (Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang), dan Dr Immanuel Sudjatmiko SH MS (ahli hukum administrasi dari Universitas Airlangga Surabaya).

Dalam kesaksiannya, Budi Harjo menyatakan bahwa pada 2010 dirinya bersama dengan tim telah melakukan audit forensik atau penghitungan kerugian negara terhadap Pembangunan GLA atas bantuan subsidi Kemenpera Tahun 2007 dan 2008 di KSU Sejahtera, Karanganyar. Dari audit tersebut, seluruh dana dari Kemenpera yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masuk ke KSU. Kemudian, dana tersebut dikeluarkan semua dan dicatat dalam surat permohonan permintaan uang dengan dilampirkan bukti-bukti.

“Ternyata dari pengeluaran itu, yang digunakan untuk program MBR hanya Rp 13 miliar. Sisanya tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kerugian negara sekitar Rp 21 miliar,” ungkapnya saat diperiksa di bawah sumpah.
Ditambahkan dia, dari seluruh dana kerugian negara dirinci menjadi dana yang masih berbentuk uang tunai sebesar Rp 2 miliar dan dana yang digunakan untuk pembangunan GLA Rp 1,5 miliar. Selain itu, terdapat juga dana untuk kepentingan pribadi pihak ketiga yaitu pengurus KSU Sejahtera sebesar Rp 17,7 miliar. “Seharusnya bantuan subsidi tersebut diberikan kepada orang-orang yang mengajukan kredit. Hal itu sesuai perjanjian kerja sama koperasi dengan Kemenpera dan ketentuan peruntukan bantuan,” imbuhnya.

Dari dana untuk kepentingan pribadi pihak ketiga yang dinikmati pengurus KSU Sejahtera sebesar Rp 17,7 miliar dirinci lagi menjadi dana yang mengalir ke Toni Rp 5,5 miliar, Handoko Rp 370,4 juta, pengeluaran untuk pihak ketiga Rp 10 miliar, pengeluaran dalam rangka kampanye Rina Rp 807 juta, BLM Rp 259,6 juta, dan kwitansi lain (layanan kades, operasional dan saku DPRD) Rp 1,5 miliar. “Intinya, semua dana subsidi untuk MBR dari Kemenpera tidak sesuai peruntukannya. Yang sesuai peruntukan yaitu warga yang mengajukan kredit hanya Rp 13 miliar dan sisanya Rp 21 miliar tidak sesuai peruntukan,” bebernya.

Sementara itu, dua saksi ahli lainnya yakni Yos Johan Utama dan Imanuel Sudjatmiko menyatakan bahwa berdasarkan UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan, di dalamnya diatur asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, pelayanan yang baik, dan keterbukaan. “Kalau hal itu dilanggar, maka keputusan atau kebijakan Kepala Daerah harus dibatalkan,” kata Yos Johan Utama dan Immanuel Sudjatmiko saat diperiksa terpisah. (fai/ida)