Mediasi Buntu, Buruh Ancam Mogok Massal

185
MEDIAS I: Sejumlah perwakilan buruh, perusahaan dan pemerintah melakukan mediasi di ruang rapat Dinsosnakertrans Pekalongan, Selasa (25/11). (Faiz Urhanul Hilal/Radar Semarang)
MEDIAS I: Sejumlah perwakilan buruh, perusahaan dan pemerintah melakukan mediasi di ruang rapat Dinsosnakertrans Pekalongan, Selasa (25/11). (Faiz Urhanul Hilal/Radar Semarang)
MEDIAS I: Sejumlah perwakilan buruh, perusahaan dan pemerintah melakukan mediasi di ruang rapat Dinsosnakertrans Pekalongan, Selasa (25/11). (Faiz Urhanul Hilal/Radar Semarang)

KAJEN – Sejumlah buruh berteriak meluapkan kekesalan usai mediasi tiga pihak yang digelar di ruang rapat Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) tak menemukan titik temu, Selasa (25/11).

Mereka kesal lantaran tuntutan dipekerjakannya kembali 25 karyawan PT Dutatex yang dikenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dikabulkan perusahaan. Dalam mediasi tersebut, 25 karyawan didampingi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Pekalongan. Ketua SPN Kabupaten Pekalongan, Ali Soleh, mengatakan, ungkapan kekesalan para pekerja tersebut wajar lantaran saat itu merupakan mediasi yang ketiga, namun tetap menemui jalan buntu. “Kami meminta supaya 25 pegawai bisa dipekerjakan kembali. Jika tidak pegawai lainnya mogok kerja sebagai aksi solidaritas,” ungkapnya usai mediasi.

Menurut Ali, pihaknya menemukan bahwa karyawan di PT Dutatex juga hanya digaji Rp 250 ribu per bulan. Temuan itu langsung dilaporkan ke pengawas perusahaan dari Dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan. Sebab, ketika pemerintah berusaha menaikkan angka UMK maksimal, ternyata PT Dutatex tidak menerapkan angka tersebut. “Ternyata Dutatex tidak menerapkannya. Bahkan jauh dari seharusnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Kabupaten Pekalongan Imam Ismanto Bhakti, mengatakan PHK tersebut dikarenakan habisnya masa kontrak para pekerja pada Juli 2014 lalu. “Kontrak kerjanya sudah habis. Kan kewenangan perusahaan untuk melakukan PHK atau mengangkat pegawainya,” katanya.

Terkait ancaman mogok kerja, Imam mengatakan bahwa hal itu merupakan hak karyawan. Namun pemilik PT Dutatex itu menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa dipaksa untuk menerima pegawai bekerja kembali. “Keputusannya, yang sudah habis masa kontrak kan tidak bisa bekerja. Kalau terkait tali asih itu soal lain,” ungkapnya.

Disinggung terkait rendahnya upah yang diberikan PT Dutatex kepada karyawan, Imam berujar, pihaknya mempersilahkan kepada SPN untuk melapor ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Jika ada persoalan lain ya silahkan laporkan saja. Hari ini, yang jelas undangannya hanya mediasi,” pungkasnya.

Sementara itu, di lokasi sejumlah pekerja meluapkan kekesalannya dengan berteriak serta menggeber-geber sepeda motornya. Mereka mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar yang melibatkan serikat pekerja se-Jawa Tengah. “Masak disuruh membuat lamaran pekerjaan lagi, sementara perusahaan juga masih melakukan seleksi. Apa itu!” ungkap seorang pekerja sambil menggeber sepeda motornya. (mg8/ric)