3,6 Juta Warga Jateng Belum Ber-E-KTP

97

GUBERNURAN – Masyarakat Jateng ternyata masih banyak yang belum memegang identitas KTP elektronik atau e-KTP. Dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng, setidaknya masih ada 3.622.560 warga yang belum memiliki e-KTP. Jumlah ini akan bertambah, karena ada penambahan jumlah penduduk karena bertambahnya usia. Padahal, program pengadaan e-KTP sekarang dihentikan, mengingat pengadaannya sarat masalah. ”Dari jumlah itu sebenarnya sebagian sudah melakukan rekam e-KTP sejak 2013. Tapi memang e-KTP-nya masih belum dicetak,” kata Kabid Kependudukan dan Transmigrasi Disnakertransduk Jateng, Susi Handayani, saat ditemui di Gubernuran, Selasa (25/11).

Susi menambahkan, program e-KTP di Jateng berjalan secara serentak bersamaan dengan nasional sejak 2011. Saat itu, Jateng menarget pembuatan e-KTP sebanyak 26.293.408. Tapi, karena banyaknya penduduk, maka 2012 yang terekam e-KTP baru 22.670.848. ”Kami tidak perlu menjelaskan proses pengadaan. Karena untuk masalah cetak blangko dan hardware, semua dari pusat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya proses program e-KTP di Jateng berjalan lancar. Untuk alat perekaman, setiap kecamatan di kabupaten/kota mendapat jatah dua unit. Ini dilakukan agar prosesnya bisa lebih cepat dan nyaman. Ia menegaskan, secara sumber daya manusia di kabupaten/kota se-Jateng tidak ada persoalan. ”Bahkan administrasi database (adp) Jateng sudah dilatih 4 sampai 5 kali untuk proses mencetak e-KTP,” tambahnya.

Kepala Disnakertransduk Jateng, Wika Bintang, menambahkan, untuk pencetakan e–KTP sekarang dilakukan di kabupaten/kota. Sesuai dengan UU No 24 tahun 2013 kewenangan pencetakan di kabupaten/kota. Sebab, sebelumnya percetakan masih digarap langsung Kemendagri. Pihaknya optimistis, program e-KTP di Jawa Tengah bisa berjalan maksimal. ”Pelayanan tetap jalan. Sudah dapat kiriman blangko 5.000 per kab/kota untuk mencetak e-KTP,” katanya.

Ia mengaku dari 3.622.560 ada sebagian yang belum melakukan rekam e-KTP. Pihaknya sudah menginstruksikan menyisir di lapangan. ”E-KTP itu untuk seumur hidup meski tertulis berlaku 5 tahun. Jadi, ketika tidak ada perubahan, harus dijaga baik-baik,” ujarnya.

Korupsi E-KTP
Pada bagian lain, para pegiat antikorupsi di Jateng memberi batas waktu 6 bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendari). Dalam 6 bulan ke depan harus ada penambahan jumlah tersangka dan tidak boleh hanya seorang saja. Pasalnya, KPK dinilai sangat lamban dalam menuntaskan kasus tersebut. Bila dalam 6 bulan tak ada perkembangan, maka para pegiat antikorupsi di Jateng akan mempraperadilankan KPK. Hal tersebut menjadi kesimpulan Focus Group Discussion (FGD) bertema ”Sengkarut Kasus e-KTP” yang digelar para wartawan di press room Pemprov Jateng, Selasa (25/11).

Para pegiat antikorupsi tersebut antara lain Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Sekretaris Komite Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN Jateng) Eko Haryanto, dan Dr Mahfud Ali dari Lembaga Antikorupsi Untag Semarang.

Boyamin mengaku cukup lama melakukan investigasi perihal dugaan penyimpangan proyek e-KTP. Bahkan beberapa kali harus ke Singapura untuk menemui Paulus Tanos, salah seorang anggota konsorsium pemenang tender e-KTP yang saat ini menetap di Singapura. ”Kesimpulan saya masih banyak oknum yang belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK harus cepat menyelesaikan kasus ini,” tegasnya.

Testimoni dari Paulus Tanos, menurut Boyamin, sangat representatif untuk mengungkap sejumlah fakta baru yang selama ini belum terungkap, seperti proses lelang yang tak wajar, serta keterlibatan sejumlah pejabat pemerintah dan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 2.

Menurutnya, dari pengakuan Paulus Tanos, panitia lelang dengan berbagai cara sengaja memenangkan salah satu perusahaan yang memberikan penawaran secara tertutup sebesar Rp 5,9 triliun. Hal ini terjadi karena panitia lelang hanya membuka dua amplop penawaran yang berisi penawaran Rp 5,9 triliun dan Rp 6 triliun. Padahal dari tujuh amplop lain yang juga mengikuti tender, ada konsorsium yang memberikan penawaran Rp 4 triliun, namun tak dimenangkan. ”Memang realistisnya anggaran e-KTP maksimal hanya Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,9 triliun merupakan hasil mark up,” paparnya. (fth/udi/aro/ce1)