UNGARAN— Kalangan DPRD Kabupaten Semarang menilai Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisat (Disporapar) Kabupaten Semarang tidak pernah fokus dan serius dalam pembenahan insfrastruktur objek wisata. Anggapan itu muncul setelah permasalahan kemacetan di jalur menuju candi Gedungsongo belum teratasi, bahkan tidak menjadi perhatian dinas terkait.

Diketahui, kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut terjadi lantaran area parkir di candi Gedungsongo terlalu minim, sehingga para pengunjung memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan utama. Selama ini dinas terkait hanya fokus pada pengajuan promosi saja tanpa diimbangi dengan penataan. “Dalam rapat KUA PPAS 2015 lalu, pernah saya tanyakan janjinya dnas pariwisata akan membaut jalan baru untuk akses keluar pengunjung, sehingga akses masuk dan keluar berbeda. Tapi jawaban merekak belum ada anggaran, sehingga saya minta segera dikoordinasikan,” ujar Sekretaris Komisi B The Hok Hiong saat ditemui di kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (24/11).

Seperti diketahui pada hari libur kawasan Gedung Songo mengalami luapan pengunjug, parkir kendaraannya juga meluber hingga ke pinggir jalur utama. Bahkan pengendara mobil harus antri masuk hingga berjam-jam. Bahkan Kepala Disporapar, Partono sempat melontarkan pernyataan jika rencana pembangunan insfrastruktur untuk objek wisata candi Gedungsongo selalu di tolak oleh legelatif.

Menurut The Hok, sangat menyesalkan pada dinas pariwisata karena selama ini anggaran promosi selalu besar, tapi tidak diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sehingga seolah-olah tidak ada perencanaan dan koordinasi dengan SKPD lain perihal wisata di Kabupaten Semarang. “Sekarang bagaimana menata Gedungsongo agar akses masuk dan keluar gampang, nyaman bagi wisatawan, sehingga wisatawan mau berbodong-bondong ke sana,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi B, Said Rusmanto. Sebenarnya Komisi B telah memberi masukan bagaimana akses Gedungsongo dapat nyaman dan aman bagi pengunjung, tidak ada antrian mendapatkan parkir lagi. “Masukan itu telah kami berikan, termasuk penggunaan tiket elekronik untuk mengurangi kebocoran pendapatan asli daerah,” kata Said.

Menurut Said, saat ini justru tergantung dari kemauan dan upaya pemerintah. Karena sekarang sudah ada kerjasama antara Pemkab, Perhutani dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dalam pengelolaan Gedongsongo dengan sistem bagi hasil. Selain itu Pemkab Semarang juga memiliki tanah seluas 1,9 hektar disekitar Gedungsongo yang bisa digunakan sebagai area parkir. “Atau kerjasama dengan Pemdes Candi yang memiliki lahan seluas 3 hektar di dekat SPBU Gedungsongo, sehingga bisa untuk kendaran besar parkir disana. Sebenarnya prospek kedepannya sangat baik, pendapatan tidak hanya dari retribusi saja, pengelolaannya juga dapat menjadi pendapatan daerah,” tandas Said. (dni/jpnn/zal)