Kerugian Negara Capai Rp 2,5 Miliar

82


“Kerugian itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-10916/PW11/5/2012 tertanggal 18 Desember 2012” Budiharjo, Auditor Madya pada BPKP Jateng

MANYARAN – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah menyatakan bahwa kerugian negara yang muncul atas kasus dugaan korupsi tukar guling tanah (ruilslag) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mencapai Rp 2,5 miliar. Kerugian tersebut disebabkan hilangnya tanah pemerintah yakni tanah Hak Pakai Nomor 5 DPU Jawa Tengah di Desa Nyatnyono seluas 32 meter persegi.

“Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-10916/PW11/5/2012 tertanggal 18 Desember 2012, kerugian negara mencapai Rp 2,527 miliar atas rekayasa jual beli dan ruislag,” ungkap Budiharjo, Auditor Madya pada BPKP Jateng saat menjadi saksi ahli dalam sidang perkara dengan terdakwa Komisaris I PT Handayani Membangun, Sri Endang Handayani di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/11).

Budiharjo menjelaskan, audit perhitungan kerugian negara dilakukan saat terjadi pengambilalihan tanah yang diduga direkayasa. Sebab, tidak ada upaya hukum yang ditempuh akan tetapi yang terjadi justeru ruislag. “Perhitungan ini pernah digugat oleh M Thoriq (mantan Kepala BPN Semarang) dan Priyantono Jarot Nugroho (mantan Staf Ahli Gubernur Jateng). Saat ini masih dalam tahap kasasi,” imbuh di hadapan majelis hakim yang diketuai Erentuah Damanik.

Terhadap keterangan saksi ahli, terdakwa didampingi penasihat hukumnya merasa keberatan. Menurutnya, perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jateng tidak menyeluruh. “Kami tidak setuju kalau kerugian sebesar itu. Karena tanah ruislag seharusnya juga dihitung. Apalagi dari 32 ribu meter persegi hanya sekitar 21 ribu meter yang kami kuasai,” ungkap Endang melalui penasihat hukumnya Agus Muryanto.

Disinggung mengenai rekayasa pembelian tanah yang kemudian dibangun perumahan, terdakwa mengaku tidak mengetahui. Menurutnya, semuanya dilakukan oleh Rustamaji selaku Direktur III PT Handayani Membangun. “Saya tidak pernah menyuruh. Karena direktur yang memegang kekuasaan seluruhnya. Memang pembayaran memakai uang perusahaan,” ujar terdakwa menjawab pertanyaan majelis hakim.

Untuk diketahui, dalam perkara ini diduga terjadi penyelewengan dalam proses ruilslag tanah Hak Pakai nomor 5 atas nama Dinas Bina Marga Pemprov Jateng seluas 32.928 meter persegi. Terdakwa diduga terlibat melakukan pengambilalihan tanah milik pemerintah seluas 21.000 meter persegi. Tanah itu ditukar dengan tanah seluas 42.000 meter persegi milik PT Handayani Membangun sesuai Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 304 di wilayah Kalongan, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. (fai/zal)

Silakan beri komentar.