PENYALUR TKI ILEGAL: Dua tersangka, Sudaryanto (kiri) dan Nur Hidayah (tengah) saat di interogasi oleh Kasat Reskrim Polres Kendal Iptu Fiernando Andriansyah di Mapolres setempat, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 PENYALUR TKI ILEGAL: Dua tersangka, Sudaryanto (kiri) dan Nur Hidayah (tengah) saat di interogasi oleh Kasat Reskrim Polres Kendal Iptu Fiernando Andriansyah di Mapolres setempat, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

PENYALUR TKI ILEGAL: Dua tersangka, Sudaryanto (kiri) dan Nur Hidayah (tengah) saat di interogasi oleh Kasat Reskrim Polres Kendal Iptu Fiernando Andriansyah di Mapolres setempat, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL—Niat mencari keuntungan dengan memberangkatkan tenaga kerja indonesia (TKI) ke Malaysia secara ilegal justru berujung mendekam sel tahanan Polres Kendal. Itulah yang dialami Sudaryanto, 48 dan Nur Hidayah, 39 warga Jenarsari, Gemuh.

Keduanya di bekuk jajaran Polres Kendal atas tuduhan memberangkatkan TKI ke Negeri Jiran. Semua TKI yang diberangkatkan tenaga kerja wanita (TKW) untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga alias pembantu. Dari pengakuan kedua tersangka, mereka baru sebulan beroperasi menjadi mafia TKI berkedok PJTKI abal-abal. Dalam sebulan ia mengaku sudah mengantongi lima korban di bawah umur. Dari lima perempuan calon TKW, tiga diantaranya sudah diberangkatkan ke Malaysia melalui jaringan ilegal di Batam.

Yakni sesuai peraturan, sedianya yang bisa diberangkatkan sebagai TKW minimal sudah berumur 21 tahun. Tapi rata-rata korban baru berusia18 tahun. Dalam beroperasi, kedua pelaku mengiming-imingi para korbannya dengan biaya murah dan proses cepat langung berangkat.

Kedua tersangka mengaku setiap memberangkatkan satu orang mendapatkan bagian hingga Rp 3 juta. Uang tersebut lalu di bagi antara dua tersangka. Sebenarnya ada satu tersangka lain yang berperan sebagai sponsor yang menyalurkan TKI ilegal ini dari Batam ke Malaysia, tapi masih buron. “Setiap TKW, saya mintai uang Rp 10 juta untuk mengurus visa dan paspor serta tiket pesawat Semarang-Batam. Dari uang Rp 10 juta itu sisa Rp 3 juta, kemudian di bagi antara saya dan rekan saya Nur Hidayah,” ujar Sudaryanto, Senin (24/11) di Polres Kendal.

Karena tidak resmi, paspor yang digunakan untuk memberangkatkan TKW juga tidak sesuai dengan aturan berlaku. Sedianya paspor yang digunakan adalah paspor tenaga kerja yang berlaku dua tahun, tapi kedua pelaku menggunakan paspor kunjungan yang hanya berlaku enam bulan.

Sudaryanto juga mengetahui cara memberangkatkan TKI ilegal lantaran ia dan Nur Hidayah pernah sama-sama bekerja di sebuah perusahaan PJTKI di Kendal. “Jadi saya bisa kenal sponsor yang menyalurkan TKI ilegal ini dari pengalaman kerja di PJTKI,” katanya.

Nur Hidayah, tersangka lainnya mengaku jika dirnya bertugas sebagai administrasi saja. Semua proses perekrutan dilakukan Sudaryanto dan pemberangkatan dilakukan oleh Sudaryanto. “Saya tugasnya mencatat nama-nama yang berangkat,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Kendal Iptu Fiernando Andriansyah menuturkan, kedua tersangka sudah berulang kali memberangkatkan TKI secara ilegal ke Malaysia. “Tindakan mereka ketahuan setelah ada laporan dari warga yang curiga terhadap sistem kerja mereka,” katanya.

Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan dua paspor kunjungan buku catatan TKI yang akan diberangkatkan, tiket pesawat dan satu lembar catatan medical check up. “Sistem kerja kedua pelaku, yakni keduanya di bantu sponsor bernama Yulis warga Pandes, Cepiring untuk mencarikan perempuan yang mau bekerja sebagai TKW. Setelah itu calon TKW diserahkan kepada pelaku. Oleh pelaku kemudian dimintakan pembuatan paspor kunjungan yang di bantu seseorang bernama Toha,” jelasnya.

Setelah dibuatkan visa dan paspor kunjungan, para TKW diantar ke Bandara Ahmad Yani Semarang untuk diberangkatkan ke Batam. “Sampai di Batam, ada orang khusus dari Malaysia yang menjemput di Bandara Batam, jadi sangat rapi dan terencana matang sehingga tidak mudah diketahui,” tandasnya.

Kedua tersangka akan dijerat dengan Pasal 4 Undang-undang RI nomor 21 tahun 2007 dan Pasal 102 huruf a Jo Pasal 4 UU RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia ke luar negeri. “Ancaman pidananya maksimal 15 tahun minimal tiga tahun penjara,” tambahnya. (bud/ric)