GEDUNG BERLIAN – Sejumlah aliansi buruh di Jateng mengancam akan memblokade Bandara Ahmad Yani dan tol Gayamsari jika desakan untuk merevisi SK Gubernur Jateng tentang upah minimum kota/kabupaten (UMK 2015) diabaikan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Mereka menilai nominal UMK masih sangat kecil, dan tidak mengakomodasi kebutuhan buruh. Karena itu, mereka mendesak dilakukan revisi. Rencananya, mereka bakal menerjunkan 10 ribu buruh guna melakukan longmarch yang dipusatkan di Jalan Pahlawan, Selasa (25/11) hari ini.

”Mohon maaf jika tidak ada perubahan nilai UMK, maka kami (buruh, Red) akan menduduki Bandara Ahmad Yani dan tol Gayamsari. Ini sebagai bentuk protes kami karena UMK minim,” kata Sekretaris Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang), Nanang Setyono usai audiensi dengan Komisi E DPRD Jateng, Senin (24/11).

Tidak hanya itu, ribuan buruh bakal dikerahkan untuk menginap di Gedung DPRD Jateng. Mereka menantang agar dewan bisa menyelesaikan masalah buruh. Sebagai wakil rakyat, kata dia, dewan harus berani dan jangan ikut-ikutan dengan kebijakan Pemprov Jateng.

”Dewan kan wakil rakyat, ayo tunjukkan janji untuk membela buruh. Selemah-lemahnya iman dewan ya interpelasi untuk menganulir SK UMK di Jateng,” tantangnya.

Ia mengaku kecewa dengan sikap gubernur yang menetapkan SK UMK 2015. Janji untuk menaikkan 2 persen pascaharga BBM naik ternyata tidak terealisasi. Padahal penambahan UMK sebesar 2 persen itu saja masih kecil. Tercatat, ada 15 daerah yang nominal UMK tidak ada perubahan dari nilai awal. Yakni, Kota Semarang, Demak, Kendal, Grobogan, Kudus, Jepara, dan Pati. Selain itu, Rembang, Klaten, Kabupaten Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Kebumen dan Banyumas.

”Anehnya yang tidak ditambah, justru di wilayah kabupaten/kota teman-teman yang kritis menyerukan suara kenaikan UMK. Ini kan kesannya ada semacam adu domba,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Ahmadi, berjanji, bakal memperjuangkan hak buruh, termasuk keinginan merevisi UMK 2015. Secara substansial, lanjut dia, UMK di Jateng memang masih kurang, apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM. Dengan adanya inflasi tinggi tapi tidak ada kenaikan UMK, pasti akan memengaruhi kualitas kesejahteraan kaum buruh. ”Ini menjadi pekerjaan besar kami, bagaimana nanti akan mengawal agar membuat parameter penentuan UMK yang sama,” ujar Ahmadi.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudie Indras Wiendarto menambahkan, komisinya akan membahas persoalan ini secara internal. Setelah itu, bakal memanggil Gubernur Jateng untuk menyelesaikan masalah UMK buruh. Dengan UMK kecil, jelas buruh tidak akan sejahtera.

”Ibaratnya, wis tibo, ketiban ondo, kebrukan boto. Kami akan membahasnya untuk menyelesaikan masalah ini,” janji politisi Gerindra ini.

Apindo Protes
Terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng memprotes kenaikan UMK yang mencapai 2 persen.
Ketua Apindo Jateng Frans Kongi menuturkan, persoalan pengubahan nilai UMK sebenarnya sudah diatur di undang-undang. Selain itu, diperlukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan kenaikan jumlah UMK.

”Memang ada pertimbangan faktor kenaikan harga BBM dan inflasi. Tapi, jangankan 5 persen, naik 2 persen saja sudah memberatkan para pengusaha,” keluhnya.

Dari kacamata para pengusaha, kenaikan UMK yang berbarengan dengan melonjaknya harga BBM dinilai kurang masuk akal. Kondisi ini bagi mereka bakal membengkakkan pengeluaran perusahaan.

”Kenaikan BBM kan hal yang lumrah. Tolong buruh jangan mendramatisasinya,” harapnya.
Menurutnya, jika pemerintah benar-benar menaikkan upah di angka 2 persen, maka akan banyak pengusaha yang justru tidak mampu memberikan hak-hak karyawan mereka. Jika dipaksakan, bukan hal yang tidak mungkin jika satu per satu perusahaan bakal gulung tikar lantaran tak mampu menggaji buruh

Pihaknya menambahkan, Bank Indonesia (BI) memprediksi akan terjadi inflasi sekitar 1,7 persen pada penghujung 2014. Sementara awal tahun depan, diperkirakan melonjak lagi di angka 0,3 persen.

Angka itu yang menjadi alasan Apindo Jateng menganggap tidak perlu ada kenaikan upah. ”Di Jateng, kenaikan UMK rata-rata mencapai 9 persen, itu artinya sudah di atas inflasi,” paparnya.

Apindo yakin, Gubernur Jateng akan mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan kenaikan upah buruh. ”Saya yakin gubernur tidak akan menaikkan UMK sampai 2 persen. Tetapi mungkin memang ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan di angka itu (2 persen, Red),” tandasnya. (mg16/fth/aro/ce1)

JS: Apindo Protes Kenaikan UMK 2 Persen