Sebulan Ada yang Digaji Rp 200 Ribu

164

Besok, 25 November, diperingati sebagai Hari Guru Nasional (HAN) dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-69. Hingga kini belum semua guru menikmati kesejahteraan. Khususnya, para guru honorer kategori 2 (K2) yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2013. Nasib mereka hingga kini belum ada kejelasan.

Di momen hari guru nasional, tampaknya pemerintahan baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum ada perhatian secara khusus terhadap nasib para guru honorer ini.

Pakar pendidikan Jateng, H. Ngasbun Edgar berpendapat, sikap acuh tak acuh pemerintah kepada guru honorer, khususnya K2 ini akan menjadi potret suram dunia pendidikan. Menurut Ngasbun, hal tersebut dapat berimbas pada output lembaga pendidikan.

”Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) pemerintah. Bagaimana guru itu diperhatikan. Apalagi kondisi guru K2 yang tidak lolos pada seleksi CPNS tahun lalu, hingga kini juga belum jelas,” kata Ngasbun kepada Radar Semarang, Minggu (23/11).
Menurut mantan Ketua PGRI Kota Semarang ini, pada hari guru ini seharusnya dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mengeluarkan sebuah kebijakan strategis guna membantu nasib para guru honorer K2.

Tercatat, sebanyak 1.096 guru honorer K2 di Kota Semarang hingga kini masih belum jelas nasibnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang, Bambang Kono, mengatakan, hingga kini belum ada instruksi dari pemerintah pusat soal nasib para guru honorer tersebut.

”Hingga kini kebijakan dari pusat bagaimana nasib guru K2 yang tidak diterima PNS belum bisa ditentukan,” kata Bambang kepada Radar Semarang.

Ketua Yayasan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, Sudharto, mengatakan, kesejahteraan guru honorer K2 di Kota Semarang masih di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Menurut dia, pendapatan yang diperoleh para guru honorer tidak sebanding dengan risiko pekerjaan dan tanggung jawab yang diembannya.

”UMK Semarang kurang lebih Rp 1,6 juta, sedangkan kebanyakan gaji guru honorer K2 di Kota Semarang sangat jauh dari angka itu. Sangat memprihatinkan. Mengingat yang diajar mereka kan manusia, dan itu sangat berdampak,” ujar Sudharto.

Dikatakan, seharusnya bagi guru telah ada sistem kepegawaian yang mengatur honor dan jabatan. Hal itu juga berlaku bagi guru yang belum diangkat. Namun kenyataannya hal itu tidak diterapkan pada guru honorer.

“Para pekerja atau buruh kondisinya lebih baik dari pada guru. Mereka (pekerja) masih mendapat jaminan sosial ataupun kesehatan, sedangkan guru honorer tidak,” lanjut Sudharto.

Dia berharap, jika terpaksa tidak bisa diangkat menjadi PNS, paling tidak ada perlakuan yang lebih baik bagi mereka terkait kesejahteraannya. Untuk itu, pihaknya akan segera merapatkan barisan memperjuangkan nasib para guru honorer yang hingga kini nasibnya masih terkatung-katung.

”Saat ini ada ratusan lebih guru honorer K2 yang gajinya jauh di bawah UMK. Gaji guru honorer di kabupaten/kota diketahui senilai Rp 200 ribu–Rp 500 ribu per bulan. Dari gaji sebesar itu, mereka bisa melangsungkan hidupnya dari mana?” katanya setengah bertanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bunyamin, menyatakan, belum ada ketentuan untuk guru honorer K2 yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2013. Pihaknya masih menunggu ketentuan dari Pemerintah Kota Semarang terkait regulasinya.

”Pemkot juga sepertinya masih menunggu kebijakan pusat. Jadi kami belum tahu ketentuannya nanti seperti apa,” ujarnya.

Bunyamin menyebut, jumlah pegawai yang masuk K2 di Kota Semarang sebanyak 1.000 lebih dites, dan hanya sekitar 30 persennya yang lolos, yakni sebanyak 369 orang. Namun jumlah tersebut adalah pegawai secara keseluruhan.

”Kalau yang khusus di Dinas Pendidikan, saya belum tahu persis jumlahnya,” katanya.

Bunyamin mengakui, pengangkatan guru honorer di sekolah lantaran tenaga pendidik di sekolah masih kurang. Namun belakangan ada larangan sekolah untuk mengangkat guru honorer lagi. ”Larangan ini sudah ada sejak 2005 lalu,” ungkap Bunyamin.

Kekurangan tenaga pendidik, lanjut dia, terutama di jenjang SD. Dia menyebut, kekurangan guru SD di Kota Semarang mencapai 600 orang. Sedangkan di jenjang SMK hanya jurusan tertentu yang masih kurang.

Pihaknya belum memastikan, sampai kapan kekurangan tersebut akan terpenuhi. Untuk saat ini, kata dia, ada formasi 40 orang jalur umum, yakni 35 untuk SD dan 5 untuk SMK. ”Jumlah pengangkatan setiap tahunnya tidak pasti. Itu kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Bunyamin mengatakan, bagi guru honorer yang telanjur masuk sebelum ada larangan pengangkatan guru honorer tersebut tak perlu khawatir. ”Pasti ada solusinya nanti. Tetapi, seperti apa regulasinya kami masih menunggu,” jelasnya.

Lantaran belum ada regulasi soal guru honorer, Bunyamin menyatakan untuk sementara honor mereka masih menggunakan mekanisme seperti biasanya. ”Sekolah bisa memanfaatkan dana BOS dan bantuan sukarela dari orang tua siswa seperti biasanya,” ujarnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo memprediksi bakal terjadi bom pensiun guru SD. Dia mengatakan, bom pensiun guru SD ini bakal terjadi tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2015, 2016, dan 2017 mendatang. ”Antisipasinya tentu harus dipikirkan dari sekarang,” katanya.

Pada tiga tahun ini, Sulistyo memperkirakan guru SD yang pensiun bisa mencapai setengah hingga satu juta jiwa lebih. Di Jateng, kata Sulistyo, perkiraan pensiun besar-besaran itu mencapai 100 ribu hingga 200 ribu guru SD per tahun. Keberadaan bom pensiun guru SD ini tidak lepas dari siklus pensiun PNS.

Terpisah, beberapa guru honorer di Kota Semarang juga mengakui hal itu. Beberapa dari mereka masih memperoleh gaji yang berada di bawah UMK Semarang. Hanggoro Hudaningkung yang kini mengajar di SMA Negeri 8, mengaku jika guru honorer yang ada di tempatnya mengajar hanya digaji sesuai jumlah jam mengajar.

”Kalau saya dalam sebulan dibayar Rp 700 ribu, karena dalam satu bulan saya hanya memperoleh jam mengajar berjumlah 20 jam, satu jamnya dihargai Rp 35 ribu,” ungkap Anggoro.

Gaji yang tergolong di bawah UMK tersebut dikeluhkan olehnya, karena gaji yang diterima dalam sebulan tidak mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan. ”Sekarang saja lombok harganya Rp 20 ribu per kg, nah kalau gaji segitu kira-kira cukup nggak Mas? Kan nggak cukup,” tuturnya.

Dikatakan, nasib serupa juga dialami oleh 4 guru honorer lainnya di sekolahnya yang juga memperoleh gaji tidak lebih dari Anggoro. ”Satu sekolah ada 5 guru honorer. Semuanya sama, gajinya tidak lebih dari Rp 800 ribu,” lanjut Anggoro.

Berbeda dengan Anggoro, Anggit Wahyudin yang juga guru honorer di SMA Negri 2 Semarang lebih bernasib mujur. Setiap bulannya ia mendapatkan gaji sebesar Rp 1,2 juta. Jumlah tersebut berbeda lantaran ia mengikuti program Pemkot Semarang untuk guru honorer yang diajukan sekolah tempat ia mengajar.

”Jadi, jika guru honorer mengajar lebih dari 24 jam, maka akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1,2 juta. Jika saya mengajar 30 jam, maka sisa 6 jamnya dibayar oleh sekolah, per jam Rp 50 ribu,” bebernya. (ewb/aro/ce1)