GAJAH MUNGKUR – Pergantian nama sekolah internasional menjadi nama yang lebih menonjolkan sisi kelokalan oleh Kementerian Sekolah Dasar Menengah mendapat berbagai tanggapan dari beberapa pemilik ataupun direktur di sekolah internasional tersebut.

Prita Kemal Gani yang juga pendiri STIKOM LSPR Jakarta (sebelumnya London School of Public Relations) mengatakan, dalam pergantian tersebut tidak ada yang berubah dari sistem pembelajaran. ”Semua masih sama, hanya namanya saja yang diganti menjadi lebih kelokalan. Namun sistem pembelajaran, dan pengajar-pengajarnya pun masih seperti yang sebelumnya,” ujar Prita saat ditemui Radar Semarang, usai mengisi acara di Hotel Grand Candi, Sabtu (22/11).

Memang agak rumit jika untuk mengubah nama yang sudah ada. Namun kita memang bisa mengantisipasinya. Ia mengatakan, seharusnya pemerintah lebih mempersiapkan kelulusan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). ”Namun demikian dengan adanya MEA orang luar akan berkiprah di negara kita dan mereka membawa nama nama asing,” kata Prita.

Menurut Prita, dengan berubahnya nama sekolah internasional, tidak menurunkan popularitas dari sekolah tersebut. ”Branding tidak hanya tentang popularitas saja. Namun kualitas itu juga yang menentukan popularitas sekolah tersebut,” lanjutnya.

Meski begitu, ia memastikan usai penggantian nama beberapa sekolah lain juga akan terkena dampak. ”Namun pasti juga tetap akan berpengaruh pada kondisi sekolah tersebut. Sekolah juga perlu melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa tentunya,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur Stamford International Community School Semarang, Sielvy Megawaty mengatakan pihaknya juga tidak mempersoalkan pergantian nama sekolah internasional menjadi sekolah yang bernama ke lokalan. Dikatakannya, hanya beberapa regulasi dari pemerintah pusat yang memang harus diterapkan pula di eks sekolah internasional tersebut. ”Seperti adanya pelajaran agama, pelajaran pendidikan moral, itu harus diajarkan di sekolah yang dulunya memiliki nama sekolah internasional,” ujar Sielvy.

Seperti diketahui aturan pengetatan sekolah internasional tersebut hingga 1 Desember 2014. Bagi lembaga yang sudah mendapat izin, mereka akan beroperasi dengan status SPK. Sementara itu, yang gagal mendapat izin SPK berstatus sekolah lokal, sama dengan sekolah-sekolah pribumi di Indonesia, atau ditutup. (ewb/zal/ce1)