Anggaran Bengkak, Wewenang Pusat

212
Rukma Setyabudi. (DOK/RADAR SEMARANG)
Rukma Setyabudi. (DOK/RADAR SEMARANG)
Rukma Setyabudi. (DOK/RADAR SEMARANG)

GEDUNG BERLIAN – Sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah mengaku belum mengetahui adanya pembengkakan anggaran pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang mencapai Rp 500 miliar. Pasalnya, pembangunan bandara tersebut merupakan wewenang dari PT Angkasa Pura, dan alokasi anggaran dana dari pusat. ”Jateng hanya menyediakan lahan lokasi untuk perluasan bandara,” kata Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi kepada Radar Semarang, Minggu (23/11).

Rukma sendiri mengaku belum bertemu dan berdialog lebih lanjut dengan pihak Angkasa Pura terkait berbagai kendala dalam pembangunan bandara kebanggaan Kota Semarang tersebut. ”Yang saya tahu masih terkendala masalah tanah yang lembek, dan sekarang masih dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Rukma mendesak, agar proyek perluasan Bandara Ahmad Yani bisa segera rampung. Hal itu cukup urgen, sebab kondisi bandara yang bagus bisa mengangkat potensi di Jateng, khususnya sektor pariwisata. Karena bisa memperlancar kedatangan para wisatawan ke Jateng. ”Pengembangan bandara ini untuk jangka pendek sangat dibutuhkan dan sudah dinanti-nanti oleh masyarakat, karena akan memberikan dampak positif bagi Jateng,” katanya.

Politisi PDIP ini mengusulkan untuk jangka panjang, Semarang perlu membangun bandara baru di sekitar Mangkang yang merupakan perbatasan Semarang dan Kendal. Usulan tersebut cukup beralasan, karena di Mangkang terdapat lahan yang cukup luas dan mudah diakses. Apalagi ada rencana pembangunan tol Batang-Semarang serta pembangunan pelabuhan di Kendal. Sehingga nanti bisa sinergi dan bisa lebih maksimal. ”Itu untuk jangka panjang, 5-6 tahun mendatang. Harus ada pembangunan di luar Kota Semarang agar pengembangan kota ini bisa maksimal,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso juga berharap pembangunan perluasan Bandara Ahmad Yani bisa segera rampung. Ia mengatakan, secara substansi perpanjangan runway sudah ditunggu masyarakat. Selain itu, pengembangan bandara ini menjadi faktor penting untuk daya ungkit pembangunan di Jateng, terutama di eks karesidenan Semarang. ”Kalau untuk pembiayaan Pemprov Jateng hanya berpartisipasi dalam fasilitas pendukung saja,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, biaya pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang yang semula hanya Rp 1,1 triliun membengkak Rp 500 miliar, menjadi Rp 1,6 triliun. Penyebabnya adalah redesain yang harus dilakukan akibat salah perhitungan konstruksi.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng, Urip Sihabudin mengatakan, masalah terjadi ketika di kajian awal menggunakan sistem trucuk bambu untuk stabilisasi tanah. Ternyata hasil evaluasi ulang terhadap tanah yang akan dijadikan tempat parkir tersebut menunjukkan hingga kedalaman 24 meter masih terdapat air. Hampir sama dengan bagian apron.

”Karena itu diselidiki lagi dan kemudian diulang kembali. Ternyata teknologi yang tepat digunakan bukan trucuk bambu tapi prefabricated vertical drain (PVD). Dengan cara tersebut akan terjadi penurunan tanah yang bisa didorong dalam waktu singkat,” ungkapnya kepada JPNN kemarin.

PVD adalah lembaran plastik untuk drainase vertikal yang panjang dan berkantung. Ini merupakan kombinasi antara bahan inti (core) polypropylene berkekuatan mekanik tinggi dan lapisan pembungkus dari bahan geotekstil. PVD berfungsi untuk mempercepat proses konsolidasi tanah, terutama pada jenis tanah lempung (clay) atau lanau (silty clay). PVD ditanam secara vertikal ke dalam tanah untuk mengalirkan air dari lapisan tanah lunak ke permukaan. ”Mungkin dulu perusahaan berupaya untuk efisiensi anggaran, tapi ternyata metodenya tidak cocok. Diharapkan nanti ketika dibangun tempat parkir tidak ada lagi penurunan tanah,” terang Urip. (fth/aro/ce1)